HOLOPIS.COM, JAKARTA – Belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu pendorong utamanya.
Kementerian Keuangan menyebut kenaikan realisasi tersebut menunjukkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN mulai diterjemahkan menjadi berbagai program, pelayanan, dan proyek pemerintah.
Dari total Rp1.791,5 triliun tersebut, belanja K/L mencapai Rp912,4 triliun. Sementara belanja non-K/L tercatat sebesar Rp879,1 triliun.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, belanja K/L tumbuh 33 persen, sedangkan belanja non-K/L meningkat 25 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja K/L menunjukkan aktivitas pemerintahan dan proyek yang dibiayai APBN mulai berjalan lebih cepat di lapangan.
“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).
Ia menambahkan anggaran yang sudah diberikan kepada kementerian dan lembaga memang diharapkan segera digunakan untuk menjalankan program yang telah ditetapkan.
“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan,” tambahnya.
Belanja pegawai hingga bansos
Belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, barang, modal, hingga bantuan sosial.
Suahasil mencatat belanja pegawai tumbuh 21,7 persen. Sementara belanja barang meningkat 67,5 persen dan belanja modal tumbuh 56,3 persen terhadap APBN 2026.
Adapun belanja bantuan sosial (bansos) tumbuh 3,4 persen. Pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah pos lain karena realisasi bansos pada tahun sebelumnya sudah cukup tinggi.
“Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” tuturnya.
Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp879,1 triliun.
Pos ini antara lain mencakup pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
