HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan perubahan APBD 2026 untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk merespons dinamika yang terjadi di tingkat daerah, nasional, maupun global.
“Raperda Perubahan APBD Jawa Jawa Tengah 2026 dirancang untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global, agar anggaran dapat disalurkan secara efektif dan efisien dalam mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Luthfi di sela rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (29/9/2026).
Luthfi menjelaskan, Raperda Perubahan APBD Jawa Tengah 2026 merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah dan disepakati pada 28 September 2026.
Penyusunan perubahan APBD juga mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah sepanjang 2026.
Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,80 persen. Nilai investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun menjadi 9,21 persen. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,30 persen, sedangkan inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen.
Salah satu fokus pembangunan Jawa Tengah pada 2026 adalah memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai lumbung pangan nasional.
Karena itu, perubahan APBD diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan serta permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha.
Pemerintah daerah juga mendorong edukasi dan pengelolaan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pangan di Jawa Tengah.
Dengan arah tersebut, sektor pangan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan Jawa Tengah, terutama untuk merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
