JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut mencapai 35 persen secara kumulatif dalam tujuh tahun terakhir ternyata berjalan beriringan dengan menyusutnya jumlah kelas menengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia menyusut sekitar 8,5 juta orang sepanjang 2018-2023.
Kondisi tersebut bahkan pernah disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan DPR pada 20 Mei lalu.
Presiden Prabowo mengaku merasa seperti “dipukul di ulu hati” ketika melihat data mengenai penyusutan kelas menengah tersebut.
Di tengah kondisi itu, Direktur Riset InFast Bestari, Hizkia Yosias Polimpung (Yosie), menawarkan skema Purpose-Bound Money (PBM) sebagai alternatif instrumen kebijakan untuk menjaga daya beli kelas menengah.
Konsep tersebut berupa pemberian insentif konsumsi terarah berbasis teknologi blockchain. Gagasan itu dipresentasikan Yosie dalam forum panel bersama Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pekan ini.
Yosie yang juga akademisi dengan homebase di Monash University Malaysia menjelaskan, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sekitar 55 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Lebih dari 80 persen konsumsi tersebut, menurutnya, berasal dari kelas menengah.
Di sisi lain, lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia berstatus informal. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kelas menengah memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendapatan aktif karena tidak memiliki aset yang cukup sebagai penyangga ekonomi.
“Kami menyebut kelompok ini ALICE—asset-limited, income-constrained, but employed. Jadi mereka ini bekerja, jadi bukan sasaran bantuan sosial berbasis kemiskinan. Tapi hampir tanpa aset, satu-satunya penyangga hidup mereka adalah upah itu sendiri,” ujar Yosie, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, tekanan ekonomi yang dialami kelompok tersebut tidak selalu terlihat dalam indikator makro. Rumah tangga kelas menengah justru berupaya bertahan dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok atau skimping, namun tetap menyisakan ruang untuk membeli barang atau layanan kecil yang memberikan hiburan dan kepuasan atau treat.
Sebagian konsumsi tersebut, kata Yosie, bahkan dibiayai melalui fasilitas paylater maupun pinjaman daring.
Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kerangka NAIRUP (Non-Accelerating Inflation Rate of Urban Precarity) yang dikembangkannya. Kerangka itu digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika inflasi terlihat terkendali, sementara daya beli riil masyarakat kelas menengah terus mengalami tekanan.
Blockchain untuk Mengunci Penggunaan Insentif
PBM yang ditawarkan InFast Bestari berbeda dari bantuan tunai konvensional. Skema tersebut menggunakan token yang dapat diprogram sehingga aturan penggunaan insentif dapat ditanamkan langsung ke dalam sistem.
Aturan tersebut dapat mencakup kategori belanja, gerai yang diperbolehkan, wilayah penggunaan hingga masa berlaku insentif.
Dalam konsep yang dipaparkan Yosie, insentif bersifat digital, tidak dapat dipindahtangankan, dan hanya dapat digunakan di gerai UMKM serta koperasi kreatif yang telah terdaftar.
