HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mengarahkan perubahan APBD 2026 untuk pembangunan, tetapi juga memperkuat kemampuan pendapatan daerah dan mendorong investasi sebagai penggerak perekonomian.
Upaya tersebut dilakukan di tengah capaian ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,80 persen.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan serta capaian pembangunan daerah.
Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah dan disepakati pada 28 September 2026.
“Raperda Perubahan APBD Jawa Jawa Tengah 2026 dirancang untuk menyikapi dinamika daerah, nasional, dan global, agar anggaran dapat disalurkan secara efektif dan efisien dalam mendongkrak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.”
Hal tersebut disampaikan Luthfi di sela rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (29/9/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat pendapatan daerah adalah mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pemprov Jateng memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Relaksasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat kapasitas pendapatan daerah.
Penguatan pendapatan daerah menjadi bagian dari arah perubahan APBD Jawa Tengah 2026, seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemprov Jawa Tengah juga terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modal di wilayahnya.
Pada semester I 2026, nilai investasi di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp59,94 triliun. Investasi tersebut disebut menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja.
