HOLOPIS.COM, JAKARTA – Masalah perlintasan liar kembali jadi sorotan setelah tingginya risiko kecelakaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengamat transportasi Djoko Setjowarno menyampaikan solusi tak bisa setengah hati sebab perlintasan liar harus ditutup tanpa kompromi.
Menurut Djoko, kunci utama ada pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menekankan pembagian tanggung jawab sebenarnya sudah jelas, tinggal implementasinya di lapangan.
“Kalau itu resmi di jalan nasional pemerintah pusat melalui Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kalau pemda, sesuai dengan pemda masing-masing. Ada provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Djoko, Minggu, (3/5/2026).
Data dari PT KAI menunjukkan ada 432 titik perlintasan sebidang di wilayah operasional Daop 1 Jakarta. Ratusan itu mencakup jalur dari Banten hingga Cikampek. Dari jumlah itu, sebanyak 138 titik bahkan tidak memiliki penjagaan.
Kondisi ini dinilai sangat rawan dan berpotensi memicu kecelakaan serius. Maka itu, Djoko menyampaikan langkah tegas harus segera diambil.
“Pada dasarnya perlintasan liar itu harus ditutup. Tidak ada kompromi 138 titik itu,” jelas Djoko.
Penataan perlintasan bukan hanya soal infrastruktur. Tapi, juga bagian dari upaya besar meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Tanpa langkah konkret, risiko kecelakaan akan terus menghantui masyarakat, terutama di kawasan padat seperti Jakarta.
Namun, Djoko juga menyampaikan bahwa upaya ini tak akan berjalan efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai. Ia menyoroti pentingnya peran negara dalam menjamin keselamatan publik, termasuk melalui alokasi APBN.
Dia bilang keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar beban fiskal daerah.
“Oleh karena itu dukungan APBN untuk biaya diklat dan kepastian status P3K bagi para penjaga perlintasan menjadi kunci mutlak untuk menjaga keberlanjutan keselamatan nyawa di jalur kereta api,” jelas Djoko.
