JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Az Zahra, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes) belum mencerminkan prinsip “efisiensi berkeadilan” sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Fatimah mengatakan, konsep efisiensi berkeadilan tidak hanya berbicara mengenai penggunaan anggaran secara hemat, tetapi juga memastikan kebijakan negara benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kalau di konstitusi, selain demokrasi ekonomi juga disebutkan tentang efisiensi berkeadilan. Nah, efisiensi berkeadilan itulah yang belum kita lihat di MBG dan juga Kopdes hari ini,” kata Fatimah dalam sebuah talkshow di televisi swasta, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, dari sisi efisiensi, kedua program tersebut masih menyisakan persoalan karena dinilai tidak tepat sasaran sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia juga mempertanyakan aspek keadilan dalam implementasi program tersebut, khususnya ketika bantuan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Fatimah mencontohkan pemberian makanan gratis yang diterapkan secara seragam di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pendekatan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap wilayah berbeda.
Oleh karena itu, Fatimah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program strategis agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Bagaimana mungkin masyarakat di kota ataupun di kawasan 3T sama-sama diberikan makanan. Itu sebetulnya tidak berkeadilan, karena berkeadilan artinya memberikan kepada yang paling membutuhkan sampai dia bisa sejajar dengan yang lain yang memang sudah memiliki,” ujarnya.
