HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai pertukaran pernyataan antara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait bencana banjir di Sumatera perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas.
Hal ini karena ia melihat bahwa sedang terjadi kompetisi narasi di tengah maraknya partai politik turun memberi bantuan bencana. Menurutnya, bukan hanya bantuan yang diperebutkan, akan tetapi juga makna siapa yang terlihat paling peduli dan yang paling hadir.
“Dalam situasi bencana, politik bergerak seperti arus deras. Semua parpol turun cepat dengan membawa bantuan, atribut, hingga dokumentasi. Itu cara mereka menunjukkan kedekatan dengan publik. Di momen yang sama, pernyataan Doli dan respons Cak Imin memperlihatkan bagaimana elite berusaha menata narasi agar posisi mereka tidak tenggelam oleh banjir simbol,” ujar Arifki dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, ucapan Cak Imin soal tiga menteri “bertoba” adalah upaya untuk membingkai pemerintah agar lebih responsif. Sementara itu, respons Doli yang meminta bahwa ucapan Cak Imin itu lebih fokus kepada kepedulian terhadap masyarakat dan meminta sesama menteri tidak saling menyalahkan juga merupakan bentuk counter-framing yang berusaha menjaga agar diskursus tetap berada di jalur teknokratis, bukan moralistik.
“Ini seperti dua cara memadamkan api. Cak Imin membawa sirene agar semua orang sadar ada api di kinerja pemerintah. Doli membawa selang air, mengingatkan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan, bukan gema sirene. Dua-duanya masuk akal dilihat dari peran masing-masing,” ujarnya.
Arifki menambahkan bahwa fenomena parpol berbondong-bondong datang ke lokasi bencana sebenarnya membawa dimensi komunikasi politik yang sama, di mana kehadiran fisik di lapangan adalah bentuk visual framing. Publik melihat siapa yang hadir, siapa yang peduli, dan siapa yang hanya muncul lewat pernyataan.
“Bantuan parpol itu ibarat bahasa tubuh politik. Ketika bendera partai bertebaran di lokasi bencana, itu adalah cara mereka mengatakan: ‘kami ada untuk kalian’. Di sisi lain, komentar elite adalah ‘bahasa lisan’. Keduanya saling melengkapi dalam persaingan membentuk persepsi publik,” jelas Arifki.
Ia menilai pertukaran narasi Doli dan Cak Imin berada dalam apa yang ia sebut kompetisi kepedulian simbolik. Di tengah parpol yang berlomba hadir memberikan bantuan, para elite berlomba merebut posisi sebagai suara moral atau suara teknis yang paling relevan.
“Ketika parpol turun ke lokasi, mereka sedang membangun pencitraan berbasis kehadiran. Ketika elite seperti Cak Imin dan Doli berbicara, mereka membangun pencitraan berbasis penjelasan. Kompetisi ini tidak bisa dihindari karena bencana selalu menjadi panggung yang sensitif bagi legitimasi politik,” ujarnya.
Arifki menekankan bahwa selama kompetisi ini tidak mengganggu kerja kemanusiaan, dinamika tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi. Yang penting, pesan utama tetap terjaga: warga terdampak membutuhkan bantuan nyata, sementara elite dan parpol perlu memastikan narasinya tidak saling menegasikan upaya penanganan.
“Di tengah bencana, publik melihat dua hal sekaligus: siapa yang datang membawa beras, dan siapa yang datang membawa arah. Selama keduanya bergerak dalam harmoni, politik tetap bisa berjalan tanpa mengaburkan kemanusiaan,” tutup Arifki.
Cak Imin Ajak Raja Juli, Hanif dan Bahlil Taubat Nasuha
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Menko PM Cak Imin mengaku telah mengirim surat kepada tiga orang koleganya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan taubatan nasuha, yakni sebuah ritual pernyataan bersalah dan refleksi diri untuk tidak melakukan kesalahan yang membuat diri sendiri dan orang lain merugi.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal ini disampaikan Cak Imin menyusul bencana ekologis yang terjadi di kawasan Pulau Sumatra, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Di mana ketiga provinsi tersebut mengalami banjir bandang hingga tanah longsor.
“Kita sebagai pemerintah, bahasa NU-nya, taubat nasuha. Itu kuncinya,” jata Cak Imin pada hari Senin, 1 Desember 2025 lalu.
Ketua Umum DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini pun menegaskan bahwa bencana alam yang terjadi khususnya di Sumatra bagian Utara tersebut adalah kesalahan manusia. Bagaimana para pemangku kebijakan kurang peduli dengan dampak buruk dari kebijakan yang mereka keluarkan.
“Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Respons Negatif Doli Kurnia Tanjung ke Cak Imin
Atas statemen Cak Imin, Ahmad Doli Kurnia Tanjung pun meradang. Ia menilai tak seharusnya Cak Imin membuat statemen semacam itu, apalagi di tengah situasi yang mengharuskan lintas lembaga dan kementerian saling terkonsolidasi untuk percepatan penanggulangan bencana alam.
“Saya menyayangkan pernyataan itu di tengah kita semua sedang konsentrasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana di Sumatra,” kata Doli di Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
Lantas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai Cak Imin sudah melampaui kewenangannya. Apa urusan Cak Imin meminta menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk melakukan taubat, pun jika narasi itu keluar sepantasnya hanya disampaikan oleh Kepala Negara sebagai pimpinan tertinggi di birokrasi pemerintahan di Indonesia.
“Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma menko gitu. Jadi yang berhak menegur, yang berhak memberikan peringatan, yang menyuruh tobat atau tidak itu ya kepada menteri, kepada menteri-menterinya itu adalah presiden,” tuturnya.
