JAKARTA – Dosen sekaligus advokat dari LBH Cianjur, Unang Margana, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi dan politik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Menurut Unang, pemerintah perlu merespons situasi tersebut melalui kebijakan yang terukur dan berpihak kepada masyarakat, bukan dengan membangun narasi kecemasan di ruang publik.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran kini berada di persimpangan. Tekanan datang dari dalam dan luar negeri. Respons paling tepat bukan dengan narasi kecemasan, melainkan dengan kebijakan yang terukur dan berpihak pada rakyat,” kata Unang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Kamis (18/6/2026).
Ia menyoroti masih tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data yang dikutipnya dari World Inequality Report 2026, sekitar 10 persen kelompok terkaya menguasai 65 hingga 70 persen kekayaan nasional.
Menurut Unang, kondisi tersebut menunjukkan adanya konsentrasi kekuatan ekonomi yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan negara.
“Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini adalah konsolidasi kuasa ekonomi yang berisiko melemahkan negara,” ujarnya.
Dalam pandangannya, praktik oligarki masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Ia mengutip pemikiran ilmuwan politik Jeffrey A. Winters dari Northwestern University yang menyebut demokrasi Indonesia hidup berdampingan dengan oligarki.
Unang menilai pola tersebut terlihat dari penguasaan sumber daya alam, keterlibatan pemilik modal dalam pembiayaan politik, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap sejumlah kasus di daerah. Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan sumber daya alam.
Beberapa kebijakan yang disorot antara lain pencabutan sekitar 2.000 izin usaha pertambangan bermasalah, pembentukan Danantara sebagai instrumen konsolidasi aset BUMN, serta pembentukan Satgas Pangan untuk memperbaiki rantai pasok nasional.
Namun demikian, menurutnya berbagai langkah tersebut masih memerlukan pengawasan ketat agar tidak berhenti pada tataran kebijakan semata.
“Mencabut izin mudah, yang sulit adalah mencegah izin baru jatuh ke jaringan yang sama,” tulis Unang mengutip ekonom almarhum Faisal Basri.
Dalam tulisannya, Unang juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang belakangan menjadi perhatian publik, mulai dari relokasi warga di Rempang, pembangunan kawasan PIK 2 di Banten, hingga proyek panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango, Cianjur.
Ia menilai transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek tersebut akan menjadi ukuran komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Transparansi dan audit partisipatif pada tiga agenda PSN tentu saja akan menjadi tolok ukur komitmen Prabowo membela wong cilik,” katanya.
Untuk memperkuat upaya pemberantasan oligarki dan korupsi, Unang mengusulkan empat agenda reformasi, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, pemberantasan praktik perburuan rente, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi besar.
Menurutnya, agenda tersebut perlu menjadi perhatian tidak hanya bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga bagi pemimpin nasional pada masa mendatang.
“Siapapun pemimpin hasil Pilpres 2029, agenda inilah yang harus dikawal. Jangan sampai yang berganti hanya nahkodanya, sementara arah kapal tetap sama,” pungkasnya.
