JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak menindaklanjuti suap proyek pengadaan barang dan jasa, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemnhub), tahun anggarang 2020-2022 yang diduga menyeret nama Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo. Lembaga antikorupsi diminta tak tebang pilih untuk menjerat Bupati Terpilih Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu ditegaskan Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) saat menyampaikan aspirasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (24/12). Bukan tanpa sebab hal itu disampaikan. Sebab, KPK telah memiliki bukti, yakni uang Rp 3 miliar yang disita dari Sudewo.
“KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka,” ungkap orator Syamsul saat menyampaikan aspirasinya, seperti dikutip Holopis.com.
Germas PP menyebut dugaan penerimaan uang Sadwo tak bisa terelakan. Pasalnya, KPK telah menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari kediaman Sudewo yang sebelumnya menjabat anggota KomiI V DPR RI. Penyitaan itu berkaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.
Saat itu Sudewo diperiksa sebagai saksi. Jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Saat penyidik kasus ini berjalan, Sudewo juga pernah diperiksa tim penyidik KPK.
Germas PP menekankan keberanian KPK menangkap Sudewo merupakan upaya mendukung pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto agar bersih dan terbebas dari perbuatan korup para elite. Germas PP juga mendukung Presiden RI, Prabowo membangun pemerintahan yang bersih diawali dengan pembersihan internal dari kader-kader partai yang terindikasi terlibat kasus korupsi.
Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra diingatkan untuk kembali meninjau dan mendorong proses hukum terhadap kadernya yang terlibat kasus korupsi. Hal itu dinilai sebagai dukungan elemen masyarakat terhadap Presiden RI, Prabowo.
“Masyarkat Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga menolak pelantikan dan kehadiran pejabat yang terindikasi terlibat korupsi,” tegasnya.
