HOLOPIS.COM, JAKARTA – Nasib KCIC berubah drastis setelah pemerintah mengambil alih dari Danantara. Menkeu Purbaya bongkar skema baru agar proyek kereta cepat tak membebani APBN.
Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan KCIC dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan menyiapkan skema baru agar proyek transportasi strategis tersebut tetap berjalan tanpa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan KCIC ke pemerintah bukan berarti negara harus menanggung seluruh beban pembiayaan proyek.
Pemerintah memilih menggunakan skema pengelolaan melalui Special Mission Vehicle (SMV) fiskal agar aset KCIC tetap produktif tanpa membebani ruang fiskal.
“Walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN,” tegas Purbaya usai bertemu CEO Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pengalihan KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan kini tengah dikebut.
Pemerintah menargetkan proses perpindahan aset dan kepemilikan dapat rampung paling lambat pada pertengahan September 2026.
“Prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan ini sudah akan clear. Pertengahan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya.
Setelah pengalihan selesai, aset KCIC akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Namun, pemerintah tidak akan memasukkan seluruh tanggung jawab operasional maupun pembiayaan KCIC secara langsung ke dalam APBN.
Purbaya menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan salah satu SMV fiskal, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), untuk mengelola aset dan pembiayaan terkait proyek kereta cepat tersebut.
“Dialihkan ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN,” katanya.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan KCIC sekaligus menghindari tekanan terhadap keuangan negara.
