Usman Hamid Kecewa Prabowo Tak Singgung Pelanggaran HAM dan Militerisme dalam Pidato di DPR

“Namun pidato Presiden tidak menjelaskan bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas tersebut tidak mengorbankan pemenuhan hak atas pendidikan warga negara,” ujar Usman.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Pemenuhan HAM

Usman turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen yang disampaikan Presiden. Menurutnya, pemerintah tetap perlu menjelaskan bagaimana hak-hak dasar masyarakat akan dijamin di tengah berbagai kebijakan pengetatan anggaran.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara memenuhi hak dasar masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat,” tegasnya.

Usman berharap pidato kenegaraan Presiden dapat menjadi momentum untuk mengakui berbagai tantangan HAM yang masih dihadapi Indonesia sekaligus menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam mengatasinya.

“Pidato kenegaraan presiden semestinya menjadi momentum untuk mengakui tantangan HAM, yang masih dihadapi Indonesia dan menjelaskan langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Usman.

Ia menambahkan, minimnya pembahasan terhadap sejumlah isu HAM yang menjadi perhatian publik patut menjadi pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam memastikan perlindungan hak dasar seluruh warga negara.

“Ketika isu-isu HAM yang menjadi perhatian publik tidak mendapat perhatian yang memadai, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara,” pungkasnya.

Presiden Prabowo menyampaikan pidato sebanyak dua kali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Pada pagi hari, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI. Sementara pada siang harinya, Presiden menyampaikan pidato terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2027.