7 Provinsi Terdampak Karhutla Dapat Rp1,23 Triliun, Buat Apa Saja?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota. Dana tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak sekaligus mempercepat upaya pemadaman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 September dan 22 Oktober 2026.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Bantuan anggaran tersebut ditujukan kepada tujuh provinsi yang mengalami dampak karhutla cukup parah, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Selain pemerintah provinsi, dana juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak di wilayah tersebut.

Sugiono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari. Presiden juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat.

Kesehatan Warga Jadi Prioritas

Menurut Sugiono, bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk mendukung operasi pemadaman. Perlindungan masyarakat terdampak, termasuk layanan kesehatan, juga menjadi perhatian utama.

Dukungan itu mencakup penyediaan fasilitas pemulihan seperti rumah oksigen serta penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Setelah kebutuhan masyarakat, anggaran berikutnya diarahkan untuk memperkuat upaya pemadaman di lapangan.

“Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman. Kemudian, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personil, dalam rangka pemadaman karhutla,” ucap dia.

Sebanyak 71 Ribu Personel Dikerahkan

Pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi personel yang bertugas menangani karhutla. Menurut Sugiono, penanganan bencana ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat di wilayah terdampak.

Saat ini, sekitar 71 ribu personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai operasi, baik lewat jalur darat maupun udara.

Pemerintah berharap tambahan anggaran tersebut bisa mempercepat penanganan di wilayah terdampak, sekaligus membantu warga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” katanya.