HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indonesia mencapai 77,89 pada 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015, di tengah upaya pemerintah memperkuat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan mengapresiasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers capaian kinerja dua tahun Kemenag di Jakarta, Senin (19/10).
Syahganda menilai agama memiliki peran penting dalam menjaga persatuan nasional. Menurutnya, upaya memperkuat kehidupan beragama tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga membangun sikap saling menghormati di tengah perbedaan.
“Kemenag telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional. Itu yang luar biasa saya lihat,” kata Syahganda.
Survei IKUB yang dilakukan Kemenag bersama Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI) mengukur tiga dimensi utama dalam kehidupan antarumat beragama.
Dimensi toleransi mencatat skor tertinggi sebesar 88,82. Sementara itu, dimensi kesetaraan memperoleh 79,35 dan kebersamaan berada di angka 65,49.
Perbedaan skor tersebut menunjukkan bahwa ketiga dimensi kerukunan memiliki capaian yang berbeda. Meski toleransi mencatat nilai tinggi, aspek kebersamaan masih menjadi dimensi dengan skor paling rendah di antara ketiganya.
Agama Juga Didorong Jadi Penggerak Antikorupsi
Selain kerukunan, Syahganda menyoroti upaya Kemenag memanfaatkan nilai-nilai agama untuk memperkuat karakter dan integritas masyarakat.
Ia menilai ajaran agama dapat menjadi landasan untuk menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran menjauhi praktik korupsi.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ujarnya.
Upaya tersebut turut didukung pembenahan tata kelola birokrasi. Kemenag tengah menggodok digitalisasi administrasi untuk mengurangi transaksi tunai dan pertemuan tatap muka yang berpotensi membuka celah praktik korupsi.
Pendidikan antikorupsi juga dikembangkan melalui pendekatan lintas agama. Tahun sebelumnya, Kemenag meluncurkan seri buku pendidikan antikorupsi lintas agama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di lingkungan pendidikan, Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah ikut berperan menyebarluaskan nilai antikorupsi di sekolah.
Pelayanan Keagamaan untuk Korban Bencana
Kemenag juga mengembangkan pelayanan keagamaan yang menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang agama.
Salah satunya melalui pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak musibah. Kemenag turut merencanakan pembentukan tim yang terlibat dalam penanganan bencana, terutama untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada warga yang membutuhkan.
