HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan harga pangan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial, bantuan beras, subsidi transportasi, hingga percepatan stabilisasi pasokan pangan.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko tekanan inflasi. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III senilai Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Dari sisi stabilisasi pangan, pemerintah juga mempercepat penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium. Hingga 20 September 2026, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 817 ribu ton.
“Pemerintah juga memberikan insentif transportasi senilai Rp349,4 miliar pada periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut turut diperkuat melalui hampir 9.000 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga September 2026 dan 208 Kerja Sama Antar Daerah (KAD) hingga Juli 2026,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Holopis.com, Minggu (27/9/2026).
Strategi pemerintah tidak hanya diarahkan pada sisi konsumsi melalui bantuan sosial dan stimulus. Dukungan juga diberikan kepada sektor produksi untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha. Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen untuk LPG industri dan suku cadang pesawat yang digunakan untuk kebutuhan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
Selain itu, pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi fasilitas bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik yang belum diproduksi di dalam negeri. Dukungan terhadap pelaku usaha juga diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 31 Agustus 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp234,17 triliun.
Di sektor energi, pemerintah turut menjalankan implementasi Biodiesel B50. Hingga pertengahan September 2026, pemanfaatannya telah mencapai 11,07 juta kiloliter.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga daya beli tidak hanya melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan mempertahankan aktivitas produksi dan distribusi barang.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi sejumlah risiko yang dapat mengganggu stabilitas harga, khususnya komoditas pangan.
Airlangga mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dampak El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam yang berpotensi memengaruhi produksi maupun distribusi pangan.
Sejumlah langkah mitigasi disiapkan, mulai dari optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, hingga penguatan Early Warning System.
Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus diperkuat untuk merespons potensi gangguan pasokan dan harga di daerah.
“Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian, serta pemanfaatan daripada beberapa lahan yang masih dapat digunakan. Nah, tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Stabilitas pangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor, termasuk keuangan dan ekonomi digital,” ujar Airlangga.
