Perubahan tersebut membutuhkan perencanaan matang, investasi besar, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan kebijakan yang konsisten.
Pada saat bersamaan, pembangunan di sektor sumber daya alam juga harus memperhatikan persoalan konflik lahan dan perlindungan hak masyarakat adat.
Berbagai tantangan itu membuat kinerja kementerian terkait menjadi perhatian publik.
Target pembangunan yang ambisius akan sulit meyakinkan masyarakat apabila tidak diikuti kemajuan nyata dan penyelesaian masalah di lapangan.
Selain tiga menteri tersebut, sejumlah pejabat lain juga memperoleh skor negatif.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencatatkan nilai minus 47, disusul Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan minus 43.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memperoleh minus 24.
Deretan nilai tersebut memperlihatkan bahwa penilaian negatif tidak hanya terkonsentrasi pada satu bidang pemerintahan.
Namun, skor survei tetap perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden, bukan bukti tunggal untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan masing-masing pejabat.
Kontras semakin terlihat ketika hasil penilaian tersebut dibandingkan dengan perolehan skor sejumlah menteri lainnya. Purbaya Yudhi Sadewa, ketika masih menjabat Menteri Keuangan, menduduki posisi teratas dengan nilai 291.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati urutan kedua dengan skor 140, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh nilai 127.
Jarak antara skor Purbaya dan Bahlil terlihat sangat lebar.
Purbaya mencatatkan nilai positif tertinggi, sementara Bahlil berada di posisi terbawah dengan skor negatif.
