Rapor Menteri Kabinet Merah Membara! Bahlil Dapat Nilai Terendah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rapor merah Kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bikin geger! Bahlil Lahadalia menjadi menteri dengan skor terburuk. Rapor kinerja Kabinet Merah Putih menjadi sorotan setelah hasil evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan rendahnya penilaian publik terhadap sejumlah pejabat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan menempati posisi terbawah dalam pemeringkatan yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Berdasarkan laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, Bahlil memperoleh skor minus 159. Nilai tersebut menjadi yang terendah di antara sejumlah menteri yang masuk dalam pemeringkatan. Hasil ini menempatkan pengelolaan kinerja di sektor energi sebagai salah satu sorotan dalam evaluasi terhadap jajaran pemerintahan. Bahlil bukan satu-satunya pejabat yang mendapat penilaian negatif. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyusul dengan skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh minus 103. Ketiganya menjadi kelompok menteri dengan nilai negatif paling mencolok dalam daftar tersebut. Rapor merah itu menjadi perhatian karena para pejabat tersebut memegang tanggung jawab penting dalam pemerintahan. Urusan energi, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan hutan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ketika penilaian terhadap pejabat di sektor-sektor tersebut rendah, pemerintah menghadapi tantangan untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan hasil. Di sektor energi, misalnya, pemerintah masih dituntut mempercepat peralihan dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih. Perubahan tersebut membutuhkan perencanaan matang, investasi besar, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Pada saat bersamaan, pembangunan di sektor sumber daya alam juga harus memperhatikan persoalan konflik lahan dan perlindungan hak masyarakat adat. Berbagai tantangan itu membuat kinerja kementerian terkait menjadi perhatian publik. Target pembangunan yang ambisius akan sulit meyakinkan masyarakat apabila tidak diikuti kemajuan nyata dan penyelesaian masalah di lapangan. Selain tiga menteri tersebut, sejumlah pejabat lain juga memperoleh skor negatif. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencatatkan nilai minus 47, disusul Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan minus 43. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memperoleh minus 24. Deretan nilai tersebut memperlihatkan bahwa penilaian negatif tidak hanya terkonsentrasi pada satu bidang pemerintahan. Namun, skor survei tetap perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden, bukan bukti tunggal untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan masing-masing pejabat. Kontras semakin terlihat ketika hasil penilaian tersebut dibandingkan dengan perolehan skor sejumlah menteri lainnya. Purbaya Yudhi Sadewa, ketika masih menjabat Menteri Keuangan, menduduki posisi teratas dengan nilai 291. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati urutan kedua dengan skor 140, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh nilai 127. Jarak antara skor Purbaya dan Bahlil terlihat sangat lebar. Purbaya mencatatkan nilai positif tertinggi, sementara Bahlil berada di posisi terbawah dengan skor negatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja para pejabat tidak merata. Sorotan lainnya muncul karena Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, meskipun memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut. Sebaliknya, Bahlil tetap memegang jabatan strategis di bidang energi dan hilirisasi. Perbedaan itu memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara penilaian publik dan keputusan politik dalam penyusunan kabinet. Meski demikian, hasil survei tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pergantian pejabat ditentukan oleh skor pemeringkatan. Keputusan mengenai susunan kabinet berada dalam kewenangan presiden dan dapat melibatkan berbagai pertimbangan. Persoalan yang lebih luas terlihat dari penilaian terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan. Laporan Kabinet Bayangan dan CELIOS mencatat nilai rata-rata 2,9 dari skala 10 berdasarkan penilaian kalangan ahli. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari 10. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kalangan ahli memberikan penilaian lebih rendah dibandingkan masyarakat umum. Meski begitu, kedua kelompok sama-sama menghasilkan nilai rata-rata di bawah lima dari skala sepuluh. Temuan ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program, meningkatkan transparansi, dan memastikan kebijakan memberikan manfaat yang terukur. Survei dilaksanakan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.142 responden yang terdiri atas masyarakat umum dan kalangan ahli. Adapun pemeringkatan menteri dalam laporan tersebut menggunakan penilaian terhadap 994 responden masyarakat umum. Pengumpulan data masyarakat umum dilakukan melalui metode non-probability sampling menggunakan Meta Ads, kemudian diperkuat dengan pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi acuan. Sementara itu, responden ahli dipilih melalui metode snowball sampling, yaitu dengan meminta responden awal yang memenuhi kriteria untuk merekomendasikan ahli lain yang relevan. Karena menggunakan metode nonprobabilitas, hasil survei perlu dibaca dengan mempertimbangkan cara pemilihan responden dan karakteristik sampelnya. Nilai yang diperoleh tidak otomatis mewakili pandangan seluruh penduduk Indonesia. Meski demikian, rapor merah tersebut menjadi pengingat bahwa kinerja pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya target atau banyaknya program yang diumumkan. Masyarakat membutuhkan hasil yang bisa dirasakan, mulai dari pelayanan publik yang lebih baik hingga penyelesaian persoalan energi, pangan, lingkungan, dan kebutuhan dasar.

Rapor Menteri Kabinet Merah Membara! Bahlil Dapat Nilai Terendah

YANG BARU

8 Komoditas Pangan Diklaim Sudah Swasembada, Benarkah Indonesia Makin Mandiri?

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid Pekan Ini

Indonesia Baru Punya 1.495 Psikiater, Satu Dokter Layani 180 Ribu Penduduk

Resmi! Ini Daftar Skuad Badminton Indonesia di Denmark Open 2026

Mafia Pangan Masih Gentayangan! Amran Ungkap Harga Ayam sampai Beras Bikin Geleng Kepala

Terpopuler

Rapor Menteri Kabinet Merah Membara! Bahlil Dapat Nilai Terendah

Same Issue

BERITA LAINNYA

YANG BARU

Terpopuler