HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai konsolidasi politik menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dua tahun berjalan.
Besarnya koalisi pendukung pemerintah dinilai perlu diimbangi dengan kemampuan menyatukan beragam kepentingan agar tidak mengganggu fokus kebijakan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026), Arifki mengatakan agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 tidak serta-merta membuat pemerintah memiliki basis politik yang mandiri dan solid.
Menurut dia, dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, turut menopang pemerintahan. Namun, Prabowo dinilai masih perlu membangun konsolidasi yang lebih kuat, termasuk membuka ruang dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau faksi politik yang kalah dalam Pilpres 2024.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024,” ujar Arifki, Senin (19/10/2026).
Ia menilai, masuknya sejumlah figur dari kubu yang sebelumnya berseberangan merupakan bagian dari strategi akomodasi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, semakin banyak kekuatan yang bergabung, semakin kompleks pula kepentingan yang harus diselaraskan.
“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” lanjutnya.
Empat Poros Politik Jadi Tantangan Konsolidasi
Arifki menyoroti keberadaan empat poros kekuatan politik yang dinilainya memiliki pengaruh dalam dinamika koalisi pemerintahan, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara.
Menurut dia, masing-masing poros memiliki jaringan, kepentingan, dan orientasi politik yang tidak selalu sejalan. Karena itu, konsolidasi tidak cukup dilakukan melalui komunikasi antarpimpinan atau pembagian posisi di pemerintahan.
Pemerintah, kata Arifki, perlu memastikan bahwa koalisi besar dapat bekerja dengan arah kebijakan yang konsisten, bukan sekadar terlihat solid secara formal.
“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelasnya.
Ia mengingatkan, perbedaan kepentingan berpotensi semakin terlihat ketika pembicaraan mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai mengemuka. Pasalnya, setiap kelompok politik memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan posisi dan konfigurasi kekuasaan pada periode berikutnya.
