Meutya Hafid Tegaskan Komdigi Tak Pernah Minta Platform Takedown Video Karhutla

Masyarakat Diminta Mengajukan Banding Jika Konten Terganggu

Meutya juga mengimbau masyarakat yang merasa mengalami gangguan layanan terhadap unggahan mengenai karhutla untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia pada masing-masing platform.

“Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait Karhutla di platform baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait lalu laporkan juga kepada kami,” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan langsung kepada platform, termasuk TikTok maupun Meta, apabila merasa konten yang diunggah mengalami penghapusan atau pembatasan yang tidak semestinya.

Masyarakat juga dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Kemkomdigi agar dapat menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan kementerian.

Video Bupati Siak Sempat Dihapus, Kemudian Dipulihkan

Sebelumnya, video Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengenai kegiatan penanaman pohon di lahan bekas karhutla sempat dihapus oleh TikTok setelah memperoleh jutaan penayangan.

Afni kemudian mengabarkan bahwa video tersebut kembali tersedia setelah pengajuan banding. Peristiwa itu memicu perhatian publik mengenai transparansi moderasi konten, terutama ketika unggahan berkaitan dengan isu lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dalam polemik tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan alasan penghapusan video. Namun, berdasarkan keterangan Meutya, Kemkomdigi menegaskan tidak pernah meminta penurunan konten maupun melakukan pembatasan informasi terkait karhutla.

Hingga penjelasan tersebut disampaikan, alasan spesifik yang mendasari keputusan awal TikTok menghapus video Afni tetap perlu merujuk pada keterangan resmi platform mengenai hasil peninjauan dan mekanisme bandingnya.

Polemik ini kembali menempatkan transparansi moderasi konten sebagai persoalan penting dalam komunikasi publik. Di tengah penanganan karhutla, informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan untuk mendukung pengawasan masyarakat, sekaligus membantu pemerintah memperoleh masukan mengenai kondisi di lapangan.