HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah masih akan berupaya melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Berbagai aspek akan dibahas ketentuan soal pelibatan TNI dalam bentuk Peraturan Presiden atau Perpres.
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pembahasan Perpres dalam mengatasi terorisme masih terus dilakukan.
Menurutnya, pemerintah tengah mencermati berbagai aspek agar aturan yang disusun tetap sejalan dengan tugas pokok dan fungsi TNI.
“Sedang dibicarakan. Justru di situ semua saling dilihat kan. Apa yang menjadi tugas pokok (TNI). Kemudian juga dilihat satu skala,” kata Pras, sapaan akrabnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (9/2/2026).
Pras menambahkan, dalam proses pembahasan itu, pemerintah meninjau secara menyeluruh pembagian peran antarinstansi. Hal itu termasuk batasan tugas pokok masing-masing lembaga.
Hal itu penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penanganan terorisme tanpa keluar dari koridor kewenangan yang ada.
Lebih lanjut, dia menuturkan dengan perkembangan dinamika terorisme yang terus berubah menuntut penyesuaian aturan dan mekanisme penanganan.
“Kedua, memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang,” katanya.
Maka itu, menurutnya, pemerintah memandang perlunya kerangka regulasi yang bisa mengantisipasi berbagai bentuk ancaman terorisme yang semakin berkembang.
“Di situlah kemudian, dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut,” katanya.
Pras menuturkan wacana pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme belum dibahas dalam agenda Rapim TNI-Polri yang dipimpin Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wanaca pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ini jadi sorotan dengan memunculkan pro dan kontra. Dari yang kontra seperti disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil
mengkritisi pelibatan TNI bakal mengancam supremasi sipil dan menimbulkan pelanggaran HAM.
