HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan temuan persoalan pelayanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan hasil pengawasan independen, bukan berasal dari titipan atau tekanan pihak mana pun. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membenahi sistem pemasyarakatan.
Dalam pertemuan tersebut, Nuzran memaparkan hasil pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan pelayanan di lapas.
“Kami tidak ada tekanan siapa pun bahwa ini murni fakta temuan kami, tidak ada titipan-titipan dari siapa pun,” kata Nuzran dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Trinity Tower, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai cepat merespons temuan Ombudsman dengan mengundang kementerian, badan, dan lembaga terkait untuk membahas langkah perbaikan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengkaji fakta temuan sekaligus merumuskan langkah taktis dan strategis.
“Kami tadi sangat bahagia sekali dan Ombudsman memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada Presiden, kemudian Pak Yusril begitu cepat, dan Bappisus juga, sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengundang kami melakukan koordinasi langkah-langkah taktis dan strategis untuk melihat apa yang menjadi fakta temuan dari Ombudsman tadi,” ujarnya.
Ketua Ombudsman menilai keterlibatan berbagai pihak dalam rapat tersebut menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Dalam pembahasan itu, Nuzran turut memaparkan temuan secara terperinci, disertai masukan dari sejumlah komisi.
“Nah, artinya ini memberikan harapan kepada kita sebagai masyarakat bahwa pelayanan publik, Pak Presiden telah memerintahkan unit demi cabang kekuasaan dari tingkat menteri, pada hari ini kami berkumpul dan hampir satu jam lebih Bu Syafrida menjelaskan semua sangat lebar dan dalam temuan kita dibantu dengan komisi-komisi yang ada menyampaikan masukan-masukan,” tuturnya.
Ia menegaskan, hasil pengawasan tersebut diharapkan menjadi dasar pembenahan yang nyata, bukan sekadar pembahasan dalam rapat. Nuzran juga berkomitmen mengawal pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan keadilan dan perlakuan tanpa diskriminasi.
“Ini menjadi harapan tentunya agar lebih baik lagi dan masyarakat harapan kita untuk bisa mendapat keadilan dan tanpa diskriminasi dalam kami mengawal proses pelayanan publik sebagai lembaga independen yang mandiri,” pungkasnya.
