“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Menhut Raja Antoni.
Upaya inovatif ini mendapat dukungan dari organisasi non-pemerintah. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar. Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia.
Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan. Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Taman Nasional diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.
