HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan jurnalis Rosadi Jamani melontarkan kritik tajam terhadap respons lima gubernur di Kalimantan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai, di tengah masyarakat yang menghadapi ancaman asap dan gangguan kesehatan, pernyataan sejumlah kepala daerah justru memicu kontroversi.
Dalam kritiknya, Rosadi menyoroti sikap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang.
Rosadi mengawali kritiknya dengan menggambarkan kondisi Kalimantan yang dilanda karhutla dan dampak asap terhadap masyarakat. Ia menyinggung angka 283.270 penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan, serta kebakaran yang melanda sejumlah wilayah.
“KALIMANTAN sedang dipanggang. Langit kuning kecokelatan seperti kopi susu dicampur oli bekas, paru-paru rakyat dijadikan knalpot truk, dan 283.270 orang terserang ISPA hanya dalam dua bulan,” begitu katanya, dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (15/10/2026).
Menurut Rosadi, kondisi tersebut semestinya mendorong para kepala daerah untuk mengutamakan penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, dan langkah konkret di lapangan. Namun, ia menilai sejumlah pernyataan pejabat justru mengundang kritik karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang dihadapi warga.
Salah satu yang disorot adalah pernyataan Agustiar Sabran mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Rosadi mengkritik ungkapan yang ia kaitkan dengan sang gubernur, yakni “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.”
“Gila! Hutan terbakar, solusinya kawin lagi. Ini gubernur atau penghulu salah masuk ruang rapat?” tutur Rosadi.
Rosadi menggunakan sindiran tersebut untuk menggambarkan apa yang menurutnya sebagai ketidaktepatan komunikasi pejabat ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata atas persoalan karhutla.
Ia juga menyoroti Rudy Mas’ud setelah pernyataan mengenai kondisi kualitas udara di Kalimantan Timur menjadi perhatian, sementara aktivitas sarapan dan pemeriksaan kesehatan di Singapura turut disorot. Rosadi mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan di mana pun, tetapi menilai situasi tersebut memunculkan ironi di tengah penderitaan masyarakat akibat asap.
“Rakyat menghirup PM2.5, pejabat menghirup udara Singapura. Rakyat sarapan sambil batuk, pejabat sarapan sambil memeriksa kesehatan. Rupanya slogan pemerataan sudah berhasil, semua sama-sama bernapas, cuma kualitas oksigennya beda kelas,” ungkapnya.
Kritik berikutnya diarahkan kepada Muhidin. Rosadi mempersoalkan pernyataan yang ia kaitkan dengan Gubernur Kalimantan Selatan mengenai belum adanya helikopter untuk melakukan penyiraman air sebagai penanda tingkat keparahan kebakaran.
Menurut Rosadi, penanganan karhutla tidak semestinya dinilai hanya dari ada atau tidaknya peralatan tertentu. Ia juga menegaskan bahwa permintaan maaf pejabat, meskipun penting dalam merespons kritik, tidak dapat menggantikan tindakan nyata untuk memadamkan api dan melindungi masyarakat.
“Api tidak bisa disiram dengan kata “maaf”, kecuali bahan bakar terbaru ternyata air mata pejabat,” katanya.
