“Kenyataannya, yang menjalankan program-program pemerintah ini bisa dibilang masih minim kapasitasnya. Misalnya, masih dikerjakan oleh tentara, sementara birokrasi negara yang menjalankan program-program pemerintah masih sedikit,” katanya.
Selain memperbaiki pelaksanaan program, pemerintah juga perlu memetakan kelompok masyarakat yang berpotensi dirugikan oleh kebijakan. Ridha mendorong mitigasi yang lebih agresif, disertai komunikasi publik yang mampu menjelaskan tujuan dan dampak kebijakan secara terbuka.
Menurutnya, kelompok yang memperoleh manfaat dari kebijakan juga dapat dilibatkan untuk membantu menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar informasi tidak berhenti pada penjelasan pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan yang dijalankan.
“Harus lebih agresif melakukan mitigasi, khususnya kepada kelompok-kelompok yang dirugikan. Juga melakukan komunikasi kepada teman-teman yang diuntungkan supaya mereka lebih proaktif menjelaskan ini ke masyarakat,” ujar Ridha.
Ketidakpuasan Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Ridha menilai fondasi untuk memperkuat peran negara dalam melindungi masyarakat sudah tersedia. Namun, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah. Warga perlu dilibatkan secara aktif agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan kelompok yang berpotensi terdampak negatif oleh perubahan ekonomi.
“Fondasinya sudah tersedia, tapi masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Ini membutuhkan partisipasi rakyat. Pemerintah tidak bisa lagi menempatkan rakyat di pinggiran, tetapi harus menjadikan mereka aktor aktif dalam membangun peran negara yang lebih kuat untuk melindungi warga,” kata Ridha.
Ia menilai partisipasi masyarakat turut menentukan bagaimana publik memandang kinerja pemerintah. Program yang telah dijalankan belum tentu mendapat penilaian positif apabila masyarakat tidak merasa dilibatkan atau tidak merasakan manfaatnya secara langsung.
“Kuncinya ada di partisipasi. Kalau partisipasi tidak didorong lebih optimal, besar kemungkinan apa yang diupayakan pemerintah tidak dipersepsikan baik oleh warga. Itu yang kemudian kita temukan sekarang,” ujarnya.
Terkait capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Ridha mengakui kinerja pemerintah belum maksimal. Meski demikian, ia menilai kekurangan tersebut tidak serta-merta menghapus capaian yang telah diraih selama periode pemerintahan berjalan.
“Kalau ditanya maksimal, tentu belum. Tapi ketidakmaksimalan ini bukan berarti kita tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah dicapai sejauh ini,” tuturnya.
Meski menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum maksimal, Ridha mengakui ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Diantaranya yakni pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, regulasi pengelolaan reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan. Menurutnya, sejumlah regulasi tersebut menunjukkan upaya negara untuk memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat, meski masih menyisakan persoalan transparansi dan akuntabilitas.
“Secara prinsip dan hasil, terlihat jelas bahwa negara berupaya menjadi lebih aktif dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Bagi saya, itu capaian yang walau minimum, tapi penting bagi kemajuan bangsa,” kata Ridha.
Ke depan, Ridha turut mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik, meningkatkan kapasitas pelaksana program, dan memastikan kelompok yang dirugikan oleh kebijakan mendapat perhatian. Langkah tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus merespons ketidakpuasan sebelum berkembang menjadi gejolak sosial.
