Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan tujuan kampanye yang meminta kreator membatasi pembahasan mengenai persoalan lingkungan, terlebih ketika dampak karhutla menjadi perhatian masyarakat.
Perbincangan kemudian berkembang setelah akun X @aqfiazfan mengunggah tangkapan layar lain yang menyoroti dugaan penyebutan Komisi IV DPR RI dalam pesan penawaran tersebut.
Akun itu mempertanyakan asal-usul dana yang disebut akan digunakan untuk membayar jasa buzzer.
Dalam unggahannya, pemilik akun juga menyoroti bagian pesan yang telah dicoret dan diduga memuat kata-kata “Komisi IV DPR RI”.
“Ini Komisi IV DPR dapat duit dari mana bisa bagi-bagi duit 80 juta untuk jasa buzzer begini,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu menambah perhatian publik terhadap persoalan ini.
Nama Komisi IV DPR RI ikut menjadi bahan perbincangan karena dugaan pencantuman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berada di balik kampanye.
Meski demikian, dugaan penyebutan nama lembaga dalam tangkapan layar tidak serta-merta membuktikan bahwa Komisi IV DPR RI merupakan pemberi tawaran, penyelenggara kampanye, ataupun sumber pendanaan.
Keaslian pesan, identitas pengirim, dan konteks lengkap penawaran masih perlu diverifikasi.
Belum terdapat informasi terkonfirmasi dalam materi yang beredar mengenai siapa pihak yang menghubungi Aleh, perusahaan atau lembaga yang menginisiasi kampanye, serta asal dana yang disiapkan untuk kerja sama tersebut.
Kasus ini juga membuka perbincangan mengenai transparansi kerja sama antara pengiklan, lembaga, dan influencer.
Kampanye melalui media sosial merupakan praktik yang lazim digunakan untuk menjangkau masyarakat.
Namun, apabila sebuah kerja sama memuat permintaan untuk membatasi pembahasan mengenai isu publik, tujuan dan pihak yang bertanggung jawab patut dijelaskan secara terbuka.
