HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dan keamanan sekaligus inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mendesak pemerintah memperketat penanganan kelompok bersenjata di Papua menyusul rentetan penembakan yang menewaskan warga sipil dalam sepekan terakhir.
Habib Syakur menilai rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat sipil di sejumlah jalur Trans-Papua masih menghadapi ancaman serius.
Dalam rentang sepekan, tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak ketika sedang dalam perjalanan menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026. Aparat kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat sebagai anggota KKB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Sehari setelahnya, seorang sopir yang melintas di jalur Trans Wamena-Nduga juga dilaporkan tewas ditembak pada 15 September 2026. Kelompok yang mengatasnamakan TPNPB-OPM mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Klaim mengenai identitas dan tuduhan terhadap korban sebagai agen militer belum terverifikasi secara independen.
Menurut Habib Syakur, situasi tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah dalam menentukan pendekatan keamanan di Papua.
Ia mendorong negara tidak lagi melihat kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil semata-mata dalam terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tetapi mempertimbangkan penetapan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
“Negara harus berani mengambil sikap tegas. Kalau faktanya mereka melakukan kekerasan bersenjata, membunuh warga sipil dan menebarkan teror, maka jangan lagi hanya disebut KKB. Pemerintah harus mempertimbangkan penetapan OPM sebagai teroris,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Menurut dia, penggunaan label tersebut tentu harus ditempuh melalui proses hukum dan berdasarkan bukti yang memadai, bukan sekadar keputusan politik.
“Ini bukan soal istilah semata, tetapi bagaimana negara memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil dan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memutus jaringan kekerasan bersenjata di Papua,” ujarnya.
Keselamatan Warga di Trans-Papua Jadi Sorotan
Habib Syakur juga menyoroti jalur Trans-Papua yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di wilayah rawan.
Kasus penembakan tiga ASN Jayawijaya sebelumnya terjadi ketika korban dalam perjalanan kembali setelah menjalankan tugas kedinasan. Polisi menyebut dugaan pelaku berjumlah sekitar delapan orang dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah selongsong peluru.
“Jangan sampai masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi, bekerja, berdagang atau menjalankan tugas pemerintahan justru merasa bahwa setiap perjalanan di jalur Trans-Papua adalah perjalanan mempertaruhkan nyawa,” katanya.
Ia meminta pemerintah memperkuat pemetaan wilayah rawan, pengamanan jalur transportasi, serta koordinasi antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Habib Syakur juga menilai perlindungan warga harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan proses hukum terhadap kelompok maupun individu yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan.
