“Jadi jangan kemudian kawan-kawan berpikir kalau Sekolah Rakyat itu buang-buang anggaran ketika berbicara pendidikan di Indonesia itu tidak merata.
Ia mengungkapkan pengalamannya sebagai warga Majalengka yang tumbuh di lingkungan dengan akses pendidikan terbatas. Menurutnya, sebagian anak di daerah tersebut menghadapi hambatan untuk melanjutkan sekolah karena harus membantu orang tua bekerja.
“Kawan-kawan yang hidup di kota, teman-teman yang hidup dengan berkecukupan, dengan privilege orang tuanya mampu, ya pasti akan sekolah lanjut. Tapi bagi kami yang hidup di kampung, tidak semua itu bisa,” ujarnya.
Sementara itu, terkait KDMP, Ayip menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan koperasi tersebut. Ia mempertanyakan apakah pengelola memiliki kemampuan yang memadai untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kendala pelaksanaan program secara terbuka sekaligus memastikan kesiapan para pengelola di lapangan.
Demokrasi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Di luar kebijakan ekonomi dan program sosial, Ayip menilai persoalan demokrasi menjadi salah satu aspek yang belum terjawab secara memadai dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia merujuk pada kritik Prabowo dalam Paradoks Indonesia mengenai mahalnya biaya demokrasi, pengaruh oligarki, serta potensi pembungkaman media.
Ayip mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjawab persoalan tersebut melalui kebijakan konkret, termasuk dalam menghadapi perdebatan mengenai sistem pemilu dan arah demokrasi Indonesia ke depan.
“Ketika kita bicara demokrasi yang mahal dengan kondisi hari ini, masyarakat kita ataupun medsos kita gampang sekali tersulut emosi, maka sebaiknya kita ini harus bagaimana?” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena gagasan Prabowo sebelum menjabat presiden seharusnya dapat menjadi acuan dalam menilai kebijakan yang diambil pemerintah saat ini.
“Jadi kalau hari ini kegelisahan Pak Prabowo yang ada di Paradoks Indonesia dengan kondisi hari ini, kebijakan Pak Prabowo perihal demokrasi menurut saya di bagian itu belum terjawab dengan saksama,” kata Ayip.
Saat moderator menanyakan perlunya evaluasi terhadap persoalan demokrasi, Ayip menegaskan bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan.
Meski demikian, Ayip tetap menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah yang sesuai, terutama dalam kebijakan ekonomi. Ia menyebut fondasi pemerintahan sudah terbentuk, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat dalam tiga tahun berikutnya.
“Selama dua tahun ini, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berada di jalur yang benar. Pondasinya sudah ada. Tapi tinggal kita bangun tembok-tembok ke depannya, bangunan ke depannya selama tiga tahun ke depan. Pondasinya sudah benar,” ujar Ayip.
