HOLOPIS.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, penguatan sinergi tersebut mencakup optimalisasi perencanaan pasokan, pengelolaan cadangan pangan, pergudangan, sistem rantai dingin (cold chain), hingga pengintegrasian jalur distribusi.
“Hal ini dilakukan melalui optimalisasi perencanaan pasokan, pengelolaan cadangan, pergudangan, rantai dingin, dan distribusi secara terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing BUMD,” ujar Rano saat membacakan jawaban eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rano menanggapi pandangan umum dari enam fraksi DPRD DKI—yakni PDIP, Gerindra, NasDem, Golkar, Demokrat-Perindo, dan PSI—terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Sejumlah fraksi sebelumnya menyoroti isu ketahanan pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.
Selain penguatan rantai pasok, Pemprov DKI juga berencana meningkatkan frekuensi dan kuota penyediaan bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Akses pembelian pangan bersubsidi bagi masyarakat pun kian dipermudah lewat penerapan sistem antrean daring.
“Upaya lain yang dilakukan yakni pemantauan stok dan harga, penguatan sistem peringatan dini, serta evaluasi distribusi secara berkelanjutan untuk mengantisipasi gangguan pasokan,” tambah Rano.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan seluruh pandangan umum fraksi beserta tanggapan Pemprov DKI akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama alat kelengkapan DPRD dan pihak eksekutif.
