Pilpres 2029 Berpotensi Menguji Soliditas Koalisi
Arifki menilai kerja sama politik dalam pemerintahan saat ini belum tentu menjamin kesamaan pilihan ketika partai dan tokoh politik mulai menyusun strategi menghadapi Pilpres 2029.
Ia mencontohkan posisi calon wakil presiden yang hanya tersedia bagi satu orang dalam satu pasangan calon sebagai salah satu persoalan yang berpotensi memunculkan persaingan di antara kelompok-kelompok politik.
“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.
Menurut Arifki, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi periode untuk melihat sejauh mana akomodasi politik mampu berkembang menjadi kerja sama yang berkelanjutan.
Tantangannya adalah memastikan hubungan dengan berbagai kekuatan politik tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, tetapi juga menghasilkan dukungan terhadap agenda pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif.
“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” pungkas Arifki.
Dengan demikian, menurut Arifki, soliditas koalisi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai dan tokoh yang berada di dalamnya, tetapi juga oleh kemampuan menyelaraskan kepentingan politik dengan agenda pemerintahan. Dinamika menuju Pilpres 2029 akan menjadi salah satu ujian bagi keberlanjutan kerja sama tersebut.
