HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkap adanya permintaan pihak eksternal agar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) menyiapkan dana non-budgeter. Pengumpulan dana non-budgeter itu salah satunya melalui pengadaan placement iklan BJBR.
Demikian diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam jumpa pers penetapan dan penahanan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa berupa placement iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) Tahun Anggaran 2021-2023.
Adapun empat tersangka yang ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK yakni ;
1. Head of Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024 sekaligus mantan Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, Widi Hartoto (WH);
2. Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri & Pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Ikin Asikin Dulmanan (ID);
3. Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express (SHD); dan
4. Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK).
Dalam perkara ini, KPK juga menjerat Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 hingga Maret 2025 Yuddy Renaldi (YR), sebagai tersangka kasus ini. Namun, Yuddy belum ditahan.
Dugaan rasuah yang menjerat lima tersangka itu bermula ketika Bank BJB pada periode 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sejumlah Rp 801 miliar melalui Divisi Corsec (Corporate Secretary) untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Dari jumlah tersebut, Senilai Rp 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media (media placement) di media televisi, cetak, dan online, melalui Pengadaan Jasa Agensi TA 2021-2023.
“Pada akhir tahun 2020, WH (Widi Hartoto) selaku Corporate Secretary memerintahkan IM (Indra Maulana) selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan SON (Sonny Permana) selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan, yang bersedia mengakomodasidan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut,” ucap Taufik, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/8/2026).
Untuk memuluskan skema tersebut, Widi Hartoto juga memerintahkan Indra Maulana dan SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu dibawah Rp 200 juta dan Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. KPK menduga upaya itu dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang, sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL).
“Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, WH melaporkan hal itu kepada YR (Yuddy Renaldi) selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025,” kata Taufik.
Atas rencana tersebut, Indra dan Sonny kemudian menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Ikin, Suhendrik, dan Elang. Kepada tiga rekanan agensi itu, Indra dan Sonny juga diduga menyampaikan adanya kebutuhan PT BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter.
