JAKARTA, HOLOPIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap jejak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin (BR) dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023. Bobby Rasyidin disebut sudah mengetahui sejak awal proyek dan masuk ruang lingkup pertemuan sebelum pengadaan proyek bernilai triliunan itu dilakukan.
“Dia (Bobby Rasyidin) mengetahui awal mulanya proyek digitalisasi SPBU ini. (Proyek digitalisasi SPBU) ini digagas BP Migas dan Pertamina, untuk pemantauan stok BBM di SPBU secara real-time dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, di situ BR di situ,” ungkap pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (5/8/2028).
Taufik mengungkapkan hal itu sekaligus merespons pemeriksaan Bobby Rasyidin sebagai saksi kasus ini pada 28 Agustus 2025 lalu. Disinggung apakah pemeriksaan Bobby dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT LEN Industri periode 2020-2025, Taufik menyatakan akan mengeceknya terlebih dahulu.
Sebelum menjabat Dirut PT LEN Industri, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menduduki sejumlah posisi. Di antaranya, Direktur Utama PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, Komisaris Utama (Komut) PT Len Telekomunikasi Indonesia, Komut PT Indonesian Cloud, dan Komut PT Akses Prima Indonesia.
“Nanti coba dipastikan dulu. Tapi dia mengetahui diinisiasi atau ide-ide proyek itu di awal,” ucap Taufik.
Berdasarkan bukti dan informasi yang dikantongin KPK, Bobby Rasyidin diduga pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak sebelum pengadaan proyek digitalisasi SPBU itu dilakukan. Tiga pihak telah dijerat KPK dalam kasus ini, yakni Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019, Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020, dan Elvizar selaku pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan pegawai PT Telkom. Ketiganya telah ditahan di Rutan KPK pada Selasa (4/8/2026).
Taufik mengamini jejak Bobby Rasyidin masuk dalam ruang lingkup pertemuan sebelum pengadaan direalisasikan. Dalam konstruksi perkara kasus ini, Dian Rachmawan pada September 2018 disebut bertemu dengan calon vendor pengadaan Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG) atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki secara otomatis yang dapat mengirimkan informasi ke data center. Namun, Taufik saat ini belum mau mengungkap secara gamblang dugaan keterlibatan Bobby Rasyidin dalam sengkarut rasuah yang merugikan negara ratusan miliar ini.
“Iya betul,” kata Taufik.
Untuk pengadaan EDC, terdapat dua kandidat penyedia, yakni PT Pasifik Cipta Solusi milik Elvizar dan PT Andhiaksa Solusi Komputindo. Namun, saat itu Dian Rachmawan secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan EDC dilaksanakan oleh PT Andhiaksa Solusi Komputindo.
Mengetahui hal itu, Elvizar diduga lebih dulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak Direksi Telkom dan anak perusahaan Telkom, agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai vendor penyedia EDC.
Agar PT Pasifik Cipta Solusi menjadi satu-satunya vendor penyedia EDC, Elvizar memberikan Rp 2 miliar kepada pihak PT Andhiaksa Solusi Komputindo agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Siasat pemberian uang itu atas arahan Weriza.
Adapun terkait pengadaan ATG, Dian Rachmawan mengarahkan Weriza agar menunjuk PT Sempurna Global Pertama sebagai penyedia ATG, dengan memberikan kartu nama Liniaty July selaku Direktur PT Sempurna Global Pertama (PT SGP).
Kemudian pada Otober 2018, Dian Rachmawan menyampaikan Nota Justifikasi Kebutuhan Investasi (NJKI). Nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek digitalisasi pada 5.518 SPBU, yang terdiri atas pemasangan ATG, Personal Computer (PC), Point of Sales (POS), System and Forecourt Controller (FCC), dan Electronic Data Capture (EDC), serta penyediaan dashboard berbasis cloud dan jaringan konektivitas. Target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019, dengan nilai investasi sekitar Rp 1,76 triliun serta biaya operasional sekitar Rp 737,28 miliar.
