HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana angkat bicara perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) pada momen menjelang Pemilu 2024. Dia pun menegaskan, bahwa penyaluran bansos ini tidak berkaitan dengan kontestasi politik lima tahunan.
Ari menjelaskan, bahwa bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah yang telah disetujui DPR RI, dimana bansos ini ditujukan untuk masyarakat miskin.
“Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” tegas Ari dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Kamis (4/1).
Ari juga menyinggung perihal usulan sejumlah pihak yang meminta agar penyaluran bansos ditunda sementara selama proses pemilu 2024 berlangsung.
Menurutnya usulan penundaan tersebut tidaklah tepat, sebab saat ini masyarakat tengah berjuang dalam menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok, imbas gangguan cuaca El-Nino dan sebagainya.
“Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun skemanya adalah dengan mengurangj beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi dan perbaikan infrastruktur permukiman di desa maupun kota.
“Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024. Target sasaran bansos juga jelas, keluarga penerima manfaat bersumber dari data-data by name by address,” tutur Ari.
“Pemerintah terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan pensasaran program untuk menekan exclusion error untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran,” sambungnya.
Ari menyampaikan, penyaluran bansos juga melibatkan pemerintah daerah hingga desa dan diawasi oleh berbagai pihak.
“Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” tukasnya.
