BerandaNewsPolhukamMahfud MD Imbau Parpol Pilih Calon Kepala Daerah Tak Lihat Elektabilitas Saja,...

Mahfud MD Imbau Parpol Pilih Calon Kepala Daerah Tak Lihat Elektabilitas Saja, Tapi Moralitas

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mahfud MD, menyarankan kepada para partai untuk memilih calon kepala daerah yang tidak cuma memiliki elektabilitas. Melainkan mereka yang memiliki moralitas agar meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam konteks persiapan Pilkada 2024, di mana secara serentak Indonesia akan mencari kepala daerah yang dipilih pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena konteksnya Pilkada, ya pilihlah mereka yang punya elektabilitas tapi juga punya moralitas, jangan hanya elektabilitas,” kata Mahfud MD di Bogor pada hari Selasa (2/7) seperti dikutip Holopis.com.

Hal ini penting disampaikan Mahfud, karena berdasarkan pengalaman yang ada, ketika partai mengusung sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, ternyata tidak menjamin sosok tersebut memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya setelah terpilih. Tak sedikit dari mereka justru melakukan tindak pidana korupsi.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Itu yang saudara harus lakukan, tim pemenangan dari sekarang, jangan juga misalnya membiarkan orang, wah ini teman kita, ini ambisi, ini bagus, dilihat moralitasnya bagaimana, moralitasnya bagaimana, dua duanya itu kumulatif,” tuturnya.

Kemudian, mantan Cawapres di Pilpres 2024 tersebut mengingatkan bahwa sangat berbahaya bagi rakyat ketika para partai politik hanya melihat sosok dari sisi elektabilitas semata.

“Bukan wah kita yang elektabilitas saja, itu berbahaya, tapi yang moralitas saja itu juga tidak akan terpilih, oleh sebabnya itu dua duanya itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menekankan bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi tidak lain ada dalam penegakan hukum. Mahfud menegaskan, sistem demokrasi itu akan bisa berjalan baik jika negara mampu menerapkan nomokrasi dengan baik.

“Kita ingin membangun demokrasi, dan demokrasi itu tidak akan berjalan baik kalau tanpa nomokrasi, demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Sah! Jokowi Lantik Sudaryono Jadi Wakil Menteri Pertanian

Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara resmi telah melantik nama Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) bersama dengan sejumlah jabatan Wakil Menteri lainnya.

KPK Dalami Dugaan Aset Hasil Pencucian Uang SYL dan Keluarga Lewat Anak

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarganya. Salah satu upaya dilakukan dengan memeriksa anak SYL, Indira Chunda Thita pada Selasa (16/7).

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS