Aktivitas itu bukan hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan.
Bagi masyarakat setempat, keterlibatan dalam kegiatan tersebut juga menjadi sumber penghasilan tambahan di luar musim tanam.
Namun, situasi berubah setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir pada 2024.
Perubahan kelembagaan tersebut membuat kelompok masyarakat di tingkat tapak menghadapi ketidakjelasan dukungan operasional untuk melanjutkan kegiatan pencegahan kebakaran.
Elly mengungkapkan, warga sempat mendapat informasi bahwa pemerintah daerah akan menangani kegiatan tersebut.
Akan tetapi, kelompoknya justru kebingungan karena tidak memiliki biaya untuk menjalankan operasional, termasuk membeli bahan bakar mesin.
“Benar kita jiwa relawan, tapi tanpa biaya operasional, mesin perlu bensin,” kata Elly.
Dalam kondisi itu, masyarakat lebih banyak mengandalkan pelaporan titik api kepada Manggala Agni maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Elly juga menyoroti lambatnya respons terhadap laporan yang mereka sampaikan, sementara api di lahan gambut dapat menyebar dengan cepat.
Persoalan ini memperlihatkan pentingnya dukungan nyata bagi masyarakat yang berada di garis depan pencegahan karhutla.
Tanpa peralatan, biaya operasional, dan koordinasi yang memadai, upaya mendeteksi serta menangani kebakaran sejak dini berisiko menghadapi banyak hambatan.
Dampak karhutla juga dirasakan langsung oleh petani.
Elly mengatakan, pendampingan pertanian hortikultura di lahan gambut yang sebelumnya mereka terima kini tidak lagi berjalan seperti dahulu.
