HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap Ulta Levenia Nababan.
Habib Syakur meminta Prabowo memerintahkan pencopotan Ulta dari jabatannya di Istana Kepresidenan.
Desakan tersebut muncul lantaran perempuan yang dikenal sebagai peneliti isu terorisme itu dinilai telah beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial yang menjadi sorotan publik.
Menurut Habib Syakur, berbagai pernyataan Ulta berpotensi menjadi blunder yang justru dapat mengganggu citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat.
Ia menilai, pemerintah seharusnya memastikan setiap pejabat maupun tenaga ahli yang berada di lingkungan pemerintahan mampu menjaga kualitas komunikasi publik, khususnya ketika menyampaikan pandangan mengenai isu-isu strategis dan sensitif.
“Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas. Saya mendesak agar Ulta Levenia Nababan dicopot karena blunder-blunder yang dilakukannya bisa mengganggu citra pemerintahan saat ini,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Habib Syakur berpandangan, seorang yang berada di lingkungan pemerintahan memiliki tanggung jawab besar terhadap setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik.
Pasalnya, pernyataan tersebut tidak hanya akan dinilai sebagai pandangan pribadi, tetapi juga berpotensi dikaitkan dengan institusi maupun pemerintahan tempat yang bersangkutan bertugas.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo tidak membiarkan polemik yang muncul akibat pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut berkembang lebih jauh.
Menurutnya, ketegasan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis nasional.
Nama Ulta Levenia Nababan sendiri belakangan menjadi bahan pembicaraan publik menyusul sejumlah pernyataan dan pandangan yang disampaikannya di ruang publik.
Salah satu yang terbaru adalah pernyataan Ulta terkait peristiwa gempa yang kemudian dikaitkan dengan adanya agenda asing. Pandangan tersebut memicu perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai menghubungkan fenomena bencana alam dengan isu geopolitik tanpa dasar yang jelas.
Selain polemik mengenai gempa dan agenda asing, sejumlah pernyataan Ulta sebelumnya juga disebut kerap menuai sorotan publik dan memicu perdebatan di media sosial.
