JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritik pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan yang mengaitkan erupsi enam gunung api dengan dugaan keterlibatan atau pengaruh pihak asing.
Fernando menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat karena belum disertai bukti yang dapat menguatkan dugaan adanya campur tangan pihak asing di balik aktivitas vulkanik tersebut.
“Lagi-lagi Ulta Levina tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai bagian dari KSP karena asal membuat analisa dan tuduhan yang kebenarannya belum bisa dibuktikan,” kata Fernando dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Selasa (8/9/2026).
Menurut Fernando, pernyataan yang membawa-bawa dugaan keterlibatan negara asing tidak semestinya disampaikan tanpa dasar dan bukti yang kuat. Terlebih, pernyataan tersebut datang dari seseorang yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan.
Ia khawatir narasi mengenai dugaan keterlibatan pihak asing justru dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
“Narasi tersebut akan sangat mungkin membuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tidak baik karena memancing spekulasi terhadap siapa saja yang mendengarnya,” ujarnya.
Fernando kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi Indonesia di tengah pergaulan internasional.
Ia mempertanyakan apakah pernyataan Ulta Levenia sejalan dengan klaim Presiden Prabowo bahwa Indonesia saat ini semakin disegani dan dihormati oleh negara-negara lain.
“Pernyataan tersebut mengundang tanda tanya terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia semakin disegani oleh negara lain. Apa semua yang disampaikan Presiden Prabowo hanya omon-omon saja?” tutur Fernando.
“Kalau betul pernyataan Ulta Levina, berarti ada negara asing yang memiliki pengaruh kuat di dunia tidak menginginkan Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinannya,” katanya.
Namun, Fernando juga meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan tanpa evaluasi. Ia menyarankan Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap Ulta Levenia apabila informasi yang disampaikan tersebut dinilai tidak benar atau berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain.
“Saya juga berharap Prabowo melakukan evaluasi terhadap Ulta Levina kalau dianggap pernyataannya tersebut tidak benar dan berisiko mengganggu hubungan baik dengan negara lain,” ucapnya.
