JAKARTA — Mantan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji sekaligus mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Luluk Hamidah, angkat bicara mengenai polemik dugaan pemberian uang 1.500 riyal kepada anggota DPR yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Luluk meminta publik tidak mencampuradukkan Panitia Kerja (Panja) Haji dengan Timwas Haji DPR RI. Menurutnya, kedua perangkat tersebut memiliki fungsi, mandat, mekanisme kerja hingga sumber pembiayaan yang berbeda.
Polemik itu mencuat setelah terdakwa perkara dugaan korupsi kuota haji, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkap di persidangan bahwa 24 anggota Panja Komisi VIII DPR disebut meminta uang sebesar 3.000 riyal per orang ketika melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi.
Gus Alex mengaku hanya mampu memberikan 1.500 riyal per orang. Ia menyebut uang tersebut berasal dari honor pribadinya dan diberikan untuk keperluan oleh-oleh. Keterangan tersebut disampaikan saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menanggapi polemik tersebut, Luluk melalui akun X miliknya menegaskan bahwa keterangan mengenai uang tersebut secara spesifik berkaitan dengan Panja Haji, bukan Timwas Haji.
“Sebagai mantan anggota Timwas & Pansus Haji, saya ingin sedikit meluruskan biar nggak gagal paham antara Panja Haji dengan Timwas Haji. Kasus dugaan uang saku 1.500 riyal yang muncul di persidangan Korupsi Kuota Haji yang disampaikan Gus Alex, secara spesifik disebut ditujukan kepada Panja Haji, bukan Timwas Haji,” tulis Luluk di akun X pribadinya @lulukhamidah, Minggu (6/9/2026).
Wanita yang pernah jadi anggota DPR RI 2019-2024 dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tersebut menjelaskan, Panja Haji merupakan perangkat internal Komisi VIII DPR, sedangkan Timwas Haji melibatkan anggota lintas komisi.
“Panja Haji itu internal Komisi 8, sementara Panwas lintas Komisi. Mandat keduanya beda, cara kerjanya juga beda. Termasuk anggarannya. Mencampuradukkan keduanya adalah kekeliruan fatal karena fungsi dan waktu kerjanya berbeda jauh,” ujarnya.
Menurut Luluk, seluruh kegiatan operasional Timwas Haji memiliki dasar pembiayaan yang sah melalui anggaran negara. Ia menegaskan Timwas Haji tidak menggunakan ataupun meminta dana informal.
“Seluruh operasional Timwas Haji didanai secara sah oleh negara melalui mekanisme DIPA DPR RI yang transparan. Timwas tidak menggunakan, tidak meminta, dan menolak dikaitkan dengan dana informal apa pun. Apalagi urusan oleh-oleh,” terang Luluk.
Luluk juga menekankan bahwa keberadaan Timwas Haji di Arab Saudi memiliki fokus utama pada pengawasan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji.
“Fokus Timwas di Arab Saudi adalah membela hak jemaah Haji agar tidak telantar di Mina/Arafah. Termasuk soal layanan dan kelayakan katering, akomodasi, transportasi. Framing keliru ini merugikan kerja keras pengawasan yang justru sedang mengkritisi karut-marut pelayanan haji,” paparnya.
Ia menilai tidak tepat apabila Timwas Haji disamakan dengan Panja Haji, terlebih sampai muncul anggapan bahwa Timwas ikut menerima atau terlibat dalam pemberian uang ilegal.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!