Habib Syakur Bela AMPB: Jangan Abaikan Substansi Gerakan, RUU Perampasan Aset Harus Dikawal

JAKARTA — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, merespons narasi yang berkembang terkait pertemuan Koordinator Aliansi Masyarakat Penjaga Berkah (AMPB), Supriyono alias Botok Pati, dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta komunikasi AMPB dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa jam sebelum aksi pada 27 Agustus 2026.

Habib Syakur meminta publik tidak terjebak pada persoalan komunikasi atau pertemuan sejumlah tokoh semata. Menurutnya, hal yang lebih penting untuk dilihat adalah substansi agenda yang diperjuangkan AMPB, khususnya terkait desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

“Saya kira publik jangan hanya melihat siapa bertemu siapa, atau siapa berkomunikasi dengan siapa. Yang harus dilihat adalah substansi dari pergerakan AMPB itu sendiri. Mereka mengawal agenda RUU Perampasan Aset agar segera disahkan,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (6/9/2026).

Menurut dia, komunikasi antara kelompok masyarakat dengan pejabat negara maupun Presiden tidak otomatis menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi. Dalam negara demokrasi, kata dia, ruang komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara negara justru merupakan bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi.

Karena itu, Habib Syakur meminta narasi mengenai pertemuan Botok Pati dengan Dasco maupun komunikasi AMPB dengan Presiden Prabowo tidak serta-merta dijadikan dasar untuk mendiskreditkan gerakan tersebut.

“Kalau ada komunikasi dengan Presiden, dengan pimpinan DPR, itu jangan langsung dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif. Justru masyarakat harus melihat apa yang dibicarakan dan apa tuntutannya. Kalau yang dikawal adalah agenda pemberantasan korupsi dan percepatan RUU Perampasan Aset, tentu itu harus kita lihat secara objektif,” ujarnya.

RUU Perampasan Aset Jadi Substansi Utama

Habib Syakur menilai keberadaan RUU Perampasan Aset memiliki arti penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan yang berkaitan dengan perampasan kekayaan negara.

Menurut dia, pengesahan RUU tersebut tidak semestinya terus-menerus tertunda karena masyarakat membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dipulihkan.

“Jangan sampai publik justru kehilangan substansi. Yang diperjuangkan adalah RUU Perampasan Aset. Ini kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan satu kelompok,” tegasnya.

Ia juga menyinggung komitmen DPR RI yang sebelumnya menyatakan RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Menurut Habib Syakur, janji tersebut harus menjadi perhatian bersama dan perlu dikawal publik agar benar-benar terealisasi.

“Kalau DPR sudah berjanji akan mengesahkan maksimal 15 Desember 2026, ya mari kita kawal bersama. Jangan sampai nanti lewat tenggat waktu, kemudian muncul alasan baru dan pembahasannya kembali berlarut-larut,” katanya.

Dinilai Wajar Jika Masyarakat Mengawal DPR

Habib Syakur mengatakan pengawalan terhadap proses legislasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

Ia menilai aksi demonstrasi yang menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset tidak seharusnya hanya dinilai dari dinamika yang menyertainya, tetapi juga dari tuntutan substantif yang dibawa.

“Demokrasi itu bukan hanya soal datang ke pemilu. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah maupun proses legislasi di DPR,” ujarnya.