JAKARTA — Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah, hingga pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut dikoordinatori Muhammad Ridho. Di bawah komandonya, massa menilai berbagai persoalan di Bandung Barat selama ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai, mulai dari lambannya pembangunan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset pemerintah.
Dalam orasinya, Ridho meminta pemerintah pusat dan DPR RI tidak mengabaikan aspirasi yang dibawa masyarakat Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” kata Ridho dalam aksinya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Ridho, aksi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meminta pergantian pejabat tertentu. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan. Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan,” ujarnya.
Desak Evaluasi Sekda Bandung Barat
Salah satu tuntutan yang disuarakan Bandung Barat Bersatu adalah evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir.
Massa bahkan mendesak agar Ade Zakir dicopot apabila hasil evaluasi nantinya menunjukkan kinerja yang tidak mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan di daerah.
Selain persoalan kinerja aparatur, massa juga mempertanyakan pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Mereka meminta informasi mengenai keberadaan, status, serta pengelolaan aset tersebut dibuka kepada publik.
“Aset daerah adalah aset rakyat. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas keberadaannya, statusnya, maupun pengelolaannya. Kami meminta semuanya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila memang terdapat indikasi pelanggaran,” tegas Ridho.
Soroti Anggaran dan Pembangunan
Bandung Barat Bersatu juga menyoroti realisasi anggaran serta pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Mereka menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya angka anggaran yang tercantum dalam dokumen, tetapi harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tandasnya.
Massa juga menyoroti masih adanya jabatan aparatur yang kosong atau dalam waktu lama diisi oleh pejabat pelaksana. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan.
