FORSIBER Kritik Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi di G20, Singgung Data India

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) melalui Hamdi Putra mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen sebagai yang tertinggi di antara negara-negara G20.

Kritik tersebut disampaikan setelah Airlangga melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam laporannya, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata global dan menjadi yang tertinggi di G20.

Hamdi menilai klaim peringkat tersebut perlu dikoreksi karena India, yang juga merupakan anggota G20, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2 persen pada Januari hingga Juni 2026 berdasarkan penilaian Moody’s yang diberitakan NDTV Profit. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester I-2026.

“Dengan India sebagai anggota G20 mencatat pertumbuhan lebih tinggi, predikat ‘tertinggi di G20’ kehilangan dasar,” demikian pernyataan Hamdi Putra dalam siaran pers FORSIBER, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Hamdi, pemerintah tetap dapat menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh positif dan relatif kuat. Namun, klaim mengenai posisi Indonesia dibandingkan negara-negara G20 harus didukung perbandingan data yang konsisten, termasuk periode pengukuran dan metode perhitungan yang digunakan.

Soroti Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
Selain persoalan peringkat, Hamdi menyoroti perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I-2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, kemudian melambat menjadi 5,29 persen pada triwulan II-2026. Sementara itu, pertumbuhan kumulatif semester I-2026 tercatat sebesar 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hamdi menilai angka pertumbuhan semesteran perlu disampaikan bersama perkembangan masing-masing triwulan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian.

“Angka 5,45 persen sendiri merupakan pertumbuhan kumulatif semester I-2026. Angka itu sah, tetapi penyajiannya tanpa menjelaskan perkembangan kuartal terakhir menghasilkan gambaran yang tidak utuh,” demikian pernyataan dalam rilis FORSIBER.

Ia meminta pemerintah menjelaskan dinamika pertumbuhan tersebut secara terbuka, termasuk faktor-faktor yang menopang ekonomi dan tantangan yang dapat memengaruhi kinerja pada periode selanjutnya.

Rasio Gini Naik dalam Enam Bulan

FORSIBER juga menyoroti pernyataan mengenai ketimpangan pengeluaran masyarakat. Hamdi menilai narasi bahwa rasio Gini terus membaik perlu mempertimbangkan perkembangan data terbaru.

BPS mencatat rasio Gini Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363. Angka tersebut kemudian naik menjadi 0,368 pada Maret 2026, atau meningkat 0,005 poin dalam enam bulan. Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 0,375, rasio Gini Maret 2026 masih lebih rendah.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ketimpangan berbeda menurut rentang waktu pembanding. Karena itu, Hamdi meminta pemerintah tidak hanya menonjolkan perbaikan dalam perbandingan tahunan, tetapi juga menjelaskan kenaikan yang terjadi pada periode enam bulan terakhir.