JAKARTA – Pegiat media sosial sekaligus pengamat kebijakan publik, Ferry Koto atau Zulfery Yusal Koto, mempertanyakan keberadaan ribuan sepeda motor listrik Emmo JVX GT yang sempat diadakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan kini dilaporkan terparkir tanpa kejelasan distribusi menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi di lembaga tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ferry melalui akun media sosial X miliknya, @ferrykoto, setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga pejabat tinggi BGN dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan di lembaga tersebut.
Menurut Ferry, kritik terhadap pengadaan sepeda motor listrik tersebut sebenarnya sudah muncul sejak awal. Bahkan, kata dia, berbagai pihak telah menyampaikan sejumlah catatan dan data yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut.
“Saat pengadaan motor ini terendus publik, berbagai macam kritik sudah dilontarkan. Dengan data,” tulis Ferry Koto, Senin (15/6/2026).
Ia menilai berbagai kritik yang disampaikan publik kala itu tidak mendapatkan respons yang semestinya. Sebaliknya, sejumlah pihak justru disebut aktif membela kebijakan pengadaan tersebut.
“Bukannya kritik publik didengar, malah BGN dan beberapa pejabat pemerintahan membela. Bahkan kerahkan akun-akun untuk membenarkan pengadaan tersebut, baik di X maupun IG,” lanjutnya.
Atas perkembangan kasus yang kini telah masuk tahap penindakan hukum, Ferry mempertanyakan sikap para pejabat yang sebelumnya memberikan pembelaan terhadap proyek tersebut.
“Kini, setelah terbukti pengadaan ini korup, apakah pejabat yang membela dan antek-anteknya, masih tak malu duduk di jabatannya?” ujarnya.
Ferry juga mengaku pernah mempertanyakan langsung kepada salah seorang anggota kabinet mengenai kemungkinan lolosnya proyek yang menurutnya telah memperlihatkan indikasi persoalan sejak awal.
“Pernah saya tanya kawan yang duduk di kabinet kok bisa pengadaan yang kasat mata terindikasi korup, bisa lolos? Mosok ndak sampai ke bapak Presiden (karena setahu saya Pak Prabowo memang mau menutup kebocoran),” kata Ferry.
Dari percakapan tersebut, Ferry mengaku memperoleh kesan bahwa tidak semua pihak di lingkaran pemerintahan memiliki kemampuan untuk menghentikan proyek yang dianggap bermasalah itu.
“Kesan yang saya tangkap, kawan ini ya ndak berdaya juga, dia juga kesal dengan orang yang dia sebut ‘si Botak’,” tulisnya.
Lebih jauh, Ferry mendesak agar penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki pengaruh besar di balik pengambilan keputusan proyek tersebut.
“Pertanyaannya? Siapa sih yang backup Dadan dkk ini sebenarnya? Sampai seberani itu, sampai kawan saya yang juga orang dekat Presiden, tak berdaya, hanya bisa ngomel sama seperti saya,” ujar Ferry.
Menurutnya, terdapat kemungkinan adanya aktor lain yang berperan lebih besar dan belum tersentuh dalam perkara tersebut.
“Ini yang harus diusut tuntas kejaksaan. Ndak mungkin Dadan yang culun itu punya nyali menipu Presiden Prabowo, tanpa ada yang backup dia. Yang backup dia pasti sudah pengalaman ‘maling’ juga, tapi sampai saat ini masih bebas, dan berkuasa,” tegas Ferry.
Kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan di Badan Gizi Nasional sendiri saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan program strategis pemerintah, termasuk pengadaan berbagai sarana pendukung yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Di tengah proses hukum yang berjalan, keberadaan sepeda motor listrik yang sempat diproyeksikan untuk mendukung operasional program BGN kini turut menjadi perhatian publik lantaran disebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terparkir di sejumlah lokasi.
Motor Tidak Disita Kejaksaan
Kejaksaan Agung mengonfirmasi mayoritas motor listrik yang masuk dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional 2025-2026 masih berada di gudang di Sentul, Jawa Barat.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan hanya sebagian kecil motor listrik yang sudah disalurkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan jaksa akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menuntaskan proses distribusi.
“Kami akan dorong juga bekerja sama dengan BGN untuk segera menuntaskan proses distribusi terhadap motor-motor tersebut. Sampai sekarang motor itu masih berada di gudang-gudang. Hanya sebagian kecil yang sudah sampai di tempat dapur-dapur berada,” ujar Syarief kepada awak media, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Jaksa memastikan tidak akan menyita motor listrik yang bertujuan untuk mendukung operasional program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, tidak semua harus menjadi barang bukti, khususnya yang berkaitan dengan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dia mengatakan jaksa hanya membutuhkan bukti yang menunjukkan jejak-jejak praktik lancung dalam pengadaan ini. Sehingga tidak perlu semua motor itu disita.
Perlu diketahui, jaksa mengatakan pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total pengadaan Rp1,03 triliun di BGN dilakukan dengan melawan hukum. Akhirnya, jaksa menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Syarief menjelaskan penetapan tersangka bos penyedia sepeda motor listrik pada BGN tersebut dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
