JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.
Menurut Habib Syakur, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN merupakan langkah strategis mengingat lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Ia menilai Sudaryono memiliki sejumlah modal penting untuk memimpin BGN, baik dari sisi pengalaman, kapasitas kepemimpinan, maupun kedekatan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudaryono punya kapasitas kepemimpinan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai sektor pangan karena memiliki pengalaman sekitar dua tahun di Kementerian Pertanian. Selain itu, kedekatan khusus dengan Presiden juga menjadi modal utama untuk memimpin BGN,” kata Habib Syakur, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, tiga aspek utama yang dibutuhkan seorang pemimpin BGN saat ini adalah kemampuan manajerial, pemahaman terhadap sektor pangan, serta jalur koordinasi langsung dengan Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
Habib Syakur mengatakan publik perlu memberikan kesempatan kepada Sudaryono untuk membuktikan kepemimpinannya. Ia menyarankan masyarakat menunggu setidaknya 10 hari pertama masa kepemimpinan Sudaryono untuk melihat arah perubahan yang akan dilakukan.
“Sepuluh hari merupakan waktu yang cukup untuk memanaskan mesin kepemimpinan sebuah lembaga. Dari situ publik bisa melihat apakah ada gebrakan besar untuk memperbaiki tata kelola BGN atau tidak,” ujarnya.
Tantangan Perbaikan Tata Kelola MBG
Lebih lanjut, Habib Syakur berharap kepemimpinan Sudaryono mampu menjawab berbagai keraguan sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menekankan bahwa program strategis pemerintah tersebut harus berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas, transparansi, akuntabilitas, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Kinerja Sudaryono harus mampu menjawab keraguan publik bahwa program MBG akan berjalan sesuai koridor, dengan prinsip good governance, integrity, transparency, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Habib Syakur juga mengingatkan agar setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, apabila terjadi persoalan serius, terutama kasus keracunan akibat kesalahan fatal dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), maka harus ada tindakan hukum yang tegas.
