JAKARTA, HOLOPIS.COM – Influencer, Zulfery Yusal Koto atau Ferry Koto, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah semestinya dipahami sebagai mekanisme koreksi agar kebijakan kembali berada di jalur yang benar, bukan sebagai instrumen untuk menjatuhkan Presiden maupun Wakil Presiden yang sedang menjalankan mandat rakyat.
Menurut Ferry, dalam sistem demokrasi, kritik memiliki fungsi memperbaiki kekeliruan yang dilakukan pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan agar kritik tidak diarahkan menjadi gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang lahir melalui proses pemilu yang sah.
“Kritik itu kan sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan yang keliru atau salah ke jalan yang seharusnya dan benar. Bukan untuk menjatuhkan, menghentikan Presiden/Wapres jalankan mandatnya,” kata Ferry Koto dalam tweet-nya di akun X @ferrykoto, Senin (3/8/2026).
Ia mengibaratkan kritik seperti seorang dosen yang memberikan nilai kepada mahasiswa. Menurutnya, tujuan penilaian adalah menunjukkan letak kesalahan agar mahasiswa memahami cara yang benar, bukan menggagalkan mereka menyelesaikan pendidikan.
“Sebangun saat memberi nilai mahasiswa, tujuannya adalah mengingatkan bahwa apa yang mereka kerjakan salah, sehingga tahu yang benar. Bukan untuk menggagalkan mereka untuk jadi sarjana,” ujarnya.
Meski demikian, Ferry mengakui kritik yang terus diabaikan dapat berkembang menjadi akumulasi ketidakpuasan publik yang berujung pada tuntutan perubahan besar. Ia mencontohkan kejatuhan pemerintahan Orde Baru sebagai pelajaran sejarah ketika aspirasi masyarakat tidak lagi mendapat respons.
“Tentu, jika sudah bolak-balik dikritik, tetap saja berulang-ulang melakukan kesalahan, apalagi jika tidak peduli, maka kritik bisa terakumulasi menjadi kekuatan ketidakpuasan yang bisa memaksa dilakukan perubahan. Jatuhnya Orba bisa dijadikan pembelajaran,” ucapnya.
Namun, ia berpandangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan respons terhadap berbagai masukan publik. Salah satu contohnya adalah berkurangnya agenda kunjungan luar negeri Presiden dalam beberapa bulan terakhir.
“Namun, saat ini, hemat saya, pemerintah juga sudah mencoba berbenah dari berbagai kritik yang ada. Bahkan Presiden Prabowo. Coba perhatikan, sudah berapa bulan beliau tetap berada di dalam negeri, sejak akhir Mei hingga saat ini, awal Agustus, Presiden tidak ke luar negeri, walau undangan juga terus berdatangan. Ini tentu karena suara-suara kritis atas perjalanan luar negeri Presiden yang demikian tinggi, menghabiskan banyak anggaran negara,” jelasnya.
Ferry juga menyinggung polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kritik masyarakat terhadap kebijakan tersebut telah membuahkan hasil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review terkait penghitungan anggaran pendidikan.
Menurutnya, putusan MK itu harus terus dikawal agar benar-benar diimplementasikan dalam penyusunan APBN mendatang.
“Soal MBG, saat ini suara publik yang kritis sudah menunjukan daya dobraknya, bahkan sudah berhasil memenangkan JR di MK. Ini sebuah kemenangan bagi suara rakyat yg peduli. Kemenangan yang mestinya dikawal, dengan tetap bersuara agar putusan MK itu segera dijalankan pemerintah,” katanya.
Ia mendorong masyarakat untuk mengawal implementasi putusan tersebut dalam APBN 2027, meski Mahkamah Konstitusi memberikan waktu paling lambat hingga penyusunan APBN 2028.
