JAKARTA, HOLOPIS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sejumlah aktivis perempuan dari organisasi Cipayung Plus menilai pembahasan mengenai program tersebut tidak seharusnya berhenti pada pilihan “ditutup atau dilanjutkan”, melainkan diarahkan pada perbaikan tata kelola, pengawasan, dan transparansi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “MBG: Tutup atau Lanjut?” yang diselenggarakan Ruang Suara Perempuan Cipayung bersama Together For President di Onkel John’s, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026) malam.
Diskusi diawali pemaparan akademisi sekaligus aktivis Imayati Kalean dan dimoderatori Melati Sari Maisara. Lima narasumber dari organisasi HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI menyampaikan pandangan mengenai pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI, Masnia Ahmad, menilai persoalan utama MBG berada pada aspek kelembagaan yang dinilai belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, pelaksanaan program berpotensi menghadapi persoalan koordinasi apabila struktur pengawasannya tidak diperjelas.
“Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat,” tegas Masnia.
Ia juga mengusulkan agar sekolah menjadi pengelola langsung program, bukan pihak ketiga, serta mendorong organisasi perempuan ikut mengawal akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Sementara itu, Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Ainun Samidah, mengingatkan agar rantai pasok program tidak didominasi korporasi besar sehingga menyingkirkan pelaku usaha mikro, khususnya UMKM perempuan di daerah.
“Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah,” ujarnya.
Menurut Ainun, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar kebutuhan program MBG.
Dari sisi akademik, Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI, R. Elisabet Natalia, menilai manfaat sosial program MBG harus dapat diukur secara objektif melalui indikator yang jelas, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
“Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan,” katanya.
Pandangan lain disampaikan aktivis perempuan PMKRI, Kristina Elia Purba. Ia menyoroti adanya potensi eksploitasi tenaga kerja tidak berbayar yang melibatkan ibu-ibu maupun tenaga pendukung di lapangan. Menurutnya, program MBG tetap memiliki tujuan baik, tetapi membutuhkan pembenahan besar pada aspek pelaksanaan.
