JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sony Sanjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengaku siap membuka dugaan keterlibatan nama-nama besar dalam kasus korupsi MBG.
Perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik.
Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, dikabarkan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap lebih luas dugaan praktik korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
Langkah Sony langsung memicu spekulasi luas karena kuasa hukumnya menyebut terdapat nama-nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dan berpotensi terungkap dalam proses hukum selanjutnya.
Sony diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN lainnya, Lodewyk Pusung.
Ketiganya ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) terkait dugaan korupsi tata kelola MBG yang diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisna Mukti, membenarkan bahwa kliennya telah menyatakan kesediaan menjadi justice collaborator.
Menurut dia, komitmen tersebut bahkan sudah disampaikan sejak pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” ujar Krisna kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Krisna menjelaskan, terdapat dua alasan utama yang mendasari keputusan tersebut.
Pertama, Sony ingin membantu mengungkap perkara secara lebih terang sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Kedua, Sony ingin membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai aktor utama atau otak di balik dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu fokus penyidikan.
Menurut Krisna, kliennya meyakini terdapat pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam perkara tersebut.
Karena itu, Sony siap memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh.
Yang paling menyita perhatian adalah pernyataan kuasa hukum Sony terkait adanya tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif yang disebut mengetahui atau diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang bergulir.
Meski demikian, identitas pihak-pihak tersebut belum diungkap ke publik.
“Menurut klien saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya,” kata Krisna.
Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi dan menjadi sorotan publik di tengah besarnya perhatian terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung hingga kini masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penyidik juga tengah mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.
Status justice collaborator sendiri tidak diberikan secara otomatis kepada tersangka yang mengajukan permohonan.
Penetapan status tersebut akan melalui proses penilaian oleh aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan kontribusi pemohon dalam mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam tindak pidana yang diselidiki.
Apabila permohonan Sony diterima, keterangannya berpotensi menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik untuk mengembangkan kasus dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum.
Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG sendiri masih terus berkembang. Publik kini menantikan langkah lanjutan Kejaksaan Agung, termasuk kemungkinan munculnya tersangka baru setelah adanya sinyal dari pihak Sony mengenai keterlibatan sejumlah nama besar dalam perkara yang sedang menjadi perhatian nasional tersebut.
