JAKARTA, Holopis.com – Rencana mewajibkan Bahasa Prancis di seluruh sekolah Indonesia memicu sorotan DPR yang meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Wacana menjadikan Bahasa Prancis sebagai pelajaran di seluruh jenjang sekolah di Indonesia mendadak menjadi perbincangan hangat.
Instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Prancis memicu beragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik dari kalangan politik dan pendidikan.
Di tengah ramainya perdebatan publik, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
Komisi X DPR menilai rencana pengajaran Bahasa Prancis secara luas perlu dikaji matang sebelum diterapkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai arah dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai roadmap, regulasi, maupun kesiapan tenaga pengajar yang akan mendukung implementasi Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di sekolah.
“Komisi X tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Kemendikdasmen. Sebab sebelumnya juga pernah muncul wacana penguatan Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut yang jelas,” ujar Lalu dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Prancis, termasuk di bidang pendidikan.
Dalam pidatonya di Prancis, Prabowo menyebut seluruh tingkatan sekolah di Indonesia perlu mulai mempelajari Bahasa Prancis sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global di masa depan.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan urgensi Bahasa Prancis dibandingkan penguatan Bahasa Inggris, Mandarin, Arab, hingga peningkatan kualitas literasi dan numerasi siswa yang masih menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan nasional.
Lalu menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing memang penting di era persaingan global.
Namun, menurutnya, kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan pertimbangan diplomasi internasional atau hubungan bilateral antarnegara.
“Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan kurikulum, ketersediaan guru, serta manfaat yang benar-benar dirasakan peserta didik,” katanya.
Ia mengingatkan agar publik tidak menangkap kesan bahwa kebijakan tersebut muncul semata-mata karena hubungan Indonesia dan Prancis yang saat ini sedang berada dalam fase positif.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ujarnya.
Komisi X DPR juga menyoroti tantangan besar yang mungkin muncul apabila kebijakan tersebut langsung diterapkan secara nasional.
Salah satunya adalah keterbatasan jumlah guru Bahasa Prancis di Indonesia.
Selain itu, penambahan mata pelajaran baru berpotensi menambah beban kurikulum yang selama ini sudah sering dikeluhkan berbagai pihak.
Belum lagi kebutuhan penyusunan buku ajar, pelatihan guru, hingga penyesuaian sistem pembelajaran di daerah.
Karena itu, DPR menilai pendekatan bertahap lebih realistis dibandingkan penerapan secara langsung di seluruh sekolah.
Menurut Lalu, apabila pemerintah tetap ingin menjalankan program tersebut, Bahasa Prancis dapat terlebih dahulu diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu yang memiliki kesiapan sumber daya.
“Jika kesiapan implementasi belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Prancis menegaskan bahwa hubungan kedua negara terus berkembang di berbagai sektor strategis.
Ia menyebut kerja sama pertahanan, sains, dan teknologi antara Indonesia dan Prancis saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik.
Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
“Dalam beberapa hal Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama. Hubungan bilateral kita sangat baik, baik di bidang pertahanan maupun kerja sama sains dan teknologi,” kata Prabowo.
Di sektor pendidikan, Prabowo menilai hubungan kedua negara masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
Salah satu langkah yang disebutnya adalah memperluas pembelajaran Bahasa Prancis di Indonesia.
“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait implementasi instruksi tersebut.
Situasi ini membuat publik menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai apakah Bahasa Prancis benar-benar akan masuk kurikulum nasional atau hanya menjadi bagian dari program penguatan bahasa asing tertentu.
Perdebatan pun diperkirakan masih akan berlanjut.
Di satu sisi, penguasaan bahasa asing dianggap dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Indonesia di tingkat internasional.
Namun di sisi lain, banyak pihak menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem pendidikan terlebih dahulu sebelum meluncurkan kebijakan berskala nasional.
Kini, perhatian tertuju pada rapat kerja antara Komisi X DPR dan Kemendikdasmen yang diperkirakan akan membahas secara rinci arah kebijakan tersebut.
Hasil pembahasan itu diyakini akan menjadi penentu apakah wacana Bahasa Prancis untuk seluruh sekolah akan segera direalisasikan atau justru dikaji ulang secara lebih mendalam.
