JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah massa aksi dari Front Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Dalam aksinya, mereka menyoroti soal dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas (Randis) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Andi Harun.
Ini merupakan aksi Front Mahasiswa Anti Korupsi secara resmi dan menjadi Aksi Jilid II untuk memastikan laporan yang telah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI, tidak jalan di tempat.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya yang menyoroti adanya potensi inefisiensi dan ketidaksinkronan perencanaan anggaran yang dianggap melukai rasa keadilan publik.
Poin krusial yang menjadi pemantik aksi ini adalah kebijakan pengadaan unit mewah Land Rover Defender pada tahun anggaran 2023, yang justru diikuti dengan kebijakan penyewaan kendaraan dinas pada tahun anggaran berikutnya (2024).
Front Mahasiswa Anti Korupsi pun menilai fenomena ini sebagai sebuah anomali yang perlu penjelasan rasional dari perspektif tata kelola keuangan daerah.
“Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan penjelasan lebih lanjut dalam perspektif efisiensi, rasionalitas anggaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil pemerintahan daerah,” kata koordinator aksi Front Mahasiswa Anti Korupsi, Afandi Somar saat ditemui dalam demonstrasinya di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).
Secara konseptual, para mahasiswa menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus berpegang pada prinsip value for money. Praktik pengadaan yang berjalan beriringan dengan skema penyewaan dalam waktu singkat mengindikasikan adanya perencanaan yang carut-marut.
“Ketika terdapat praktik pengadaan yang berjalan beriringan dengan skema penyewaan dalam periode yang berdekatan, maka hal tersebut menimbulkan indikasi ketidaksinkronan perencanaan anggaran serta potensi inefisiensi dalam alokasi sumber daya,” ujarnya.
Menuntut Transparansi dan “Equality Before The Law”
Afandi Somar juga menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa adalah bagian dari mekanisme checks and balances yang sah demi menjaga marwah demokrasi dan integritas lembaga penegak hukum.
“sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi serta menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih,” papar Afandi.
Di dalam rangkaian aksinya itu, Front Mahasiswa Anti Korupsi membawa beberapa poin tuntutan utama, di antaranya mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memeriksa pihak Pemkot Samarinda, khususnya Walikota Samarinda Andi Harun serta mengusut tuntas kredibilitas perusahaan penyedia jasa pengadaan dan penyewaan tersebut.
Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran.
“Menangkap dan memproses seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang jabatan,” tegasnya.
Komitmen Pengawalan Berkelanjutan
Aksi ini ditutup dengan peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan berhenti melakukan kontrol sosial jika tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum. Mereka berkomitmen untuk terus menyuarakan prinsip Equality Before The Law (kesamaan di mata hukum) dalam kasus ini.
“Jika tidak ada langkah konkret, maka kami akan terus mengawal dan mengangkat isu ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkas Afandi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung dan Pemkot Samarinda belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan laporan yang dilayangkan oleh massa aksi tersebut.
