Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Perfilman, Ini Targetnya

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan insentif pengurangan pajak sebesar 50 persen untuk penayangan film Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat produksi film, bukan sekadar pasar bagi industri perfilman nasional.

Pramono mengatakan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh terkonsentrasinya aktivitas industri film di Jakarta. Ia menyebut sekitar 80 persen rumah produksi film Indonesia berpusat di ibu kota.

“Karena saat ini sekitar 80 persen rumah produksi film Indonesia berpusat di Jakarta. Saya berharap jumlah ini terus bertambah karena kami memberikan insentif pengurangan pajak yang lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia,” ujar Pramono dalam sambutannya pada 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, dikutip Holopis.com, Jumat (23/10).

Menurut Pramono, insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak rumah produksi dan pelaku industri untuk berkarya di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menciptakan ekosistem yang mendukung proses kreatif sekaligus membuat biaya produksi film lebih kompetitif.

“Kami tidak ingin Jakarta hanya menjadi tempat menonton film, tetapi menjadi tempat di mana film-film hebat diciptakan. Itu poin yang penting,” katanya.

Dorong Jakarta Jadi Pusat Produksi Film

Pramono menjelaskan, pengurangan pajak sebesar 50 persen itu diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui dukungan yang lebih konkret bagi industri perfilman.

Ia menilai, potensi ekonomi kreatif Jakarta cukup besar. Dalam sambutannya, Pramono menyebut sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari Rp410 triliun atau sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

“Jakarta sendiri dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif memberikan kontribusi cukup besar hampir 11%. Jadi angkanya kurang lebih Rp410 triliun dari aktivitas yang ada di Jakarta ini dan ini cukup besar,” ujar Pramono.

Selain melalui insentif perfilman, Pemprov DKI juga mendukung pelaku kreatif lewat Jakarta Creative Hub. Fasilitas tersebut menyediakan ruang kerja, peralatan, pelatihan, dan kesempatan berkolaborasi bagi wirausahawan muda serta kreator.

Pramono menegaskan, pemerintah tidak seharusnya membatasi gagasan yang ingin dikembangkan para pelaku kreatif. Sebaliknya, pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dan mengurangi hambatan agar mereka dapat mengembangkan karya serta usahanya.

“Orang-orang kreatif tidak selalu membutuhkan pemerintah untuk mengatur apa yang harus mereka ciptakan. Mereka membutuhkan pemerintah yang mau mendengarkan, memangkas hambatan, dan membantu mereka melangkah maju,” tuturnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemprov DKI berharap Jakarta semakin menarik bagi pelaku industri film nasional maupun internasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.