HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kedatangannya itu bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga antirasuah tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi di lembaganya.
“Kami berdiskusi membedah dan mencari penyakit dalam tubuh ATR/BPN yang berpotensi menimbulkan tindakan korupsi,” kata Nusron Wahid, Rabu (22/10/2025).
Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan, bahwa berbagai upaya penyelesaian atas segala bentuk persoalan tersebut harus dilakukan dengan penerapan sistem yang transparan dan terukur, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas.
“Kami membedah bersama, minta masukan, dan koordinasi supaya ke depan bagaimana caranya pelayanannya cepat, bersih, tetapi tetap akurat, kompatibel, dan prudent. Sehingga ke depan tidak ada celah untuk digugat orang lain,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, Nusron mengakui, dua persoalan besar yang sering muncul dalam layanan publik adalah lamanya proses pelayanan dan adanya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, ia berharap masukan dari KPK dapat memperkuat sistem pelayanan agar lebih transparan dan efisien.
“Isu utama yang kami bahas adalah pelayanan yang lama atau tidak terukur, dan pungutan liar. Ini yang ingin kami perbaiki bersama KPK,” tukasnya.
Dalam kesempatan terpisah, jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, bahwa pertemuan antara pihaknya dengan delegasi Kementerian ATR/BPN tersebut menjadi upaya langkah-langkah awal pencegahan korupsi di sektor pertanahan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan perbaikan tata kelola, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
“Siang ini KPK menerima audiensi dari Kementerian ATR/BPN untuk membahas upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, akselerasi perbaikan tata kelola, dan rencana tata ruang wilayah di sektor ini,” beber Budi.
Lantas, dirinya pun menegaskan, bahwa sektor pertanahan merupakan salah satu bidang strategis yang sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. “Pertanahan merupakan sektor penting yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya.
