JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan jajarannya menertibkan ormas (organisasi kemasyarakatan) yang diduga dijadikan kedok bagi preman untuk melegitimasi gerakan mereka.
Hal ini disampaikan untuk menyusul maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas di Indonesia, termasuk GRIB Jaya di dalamnya.
“Saya kita Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen tegas ya soal pemberantasan premanisme. Premanisme berkedok ormas ini sulit sekali diberengus karena ormas menjadikan legal standingnya untuk bersilat lidah,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (23/5/2025).
Ia memang mengapresiasi langkah pemerintah dengan menangkap semua pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya pedagang kecil dan UMKM. Namun demikian hal itu hanya akan dianggap publik sebagai lips services semata. Sebab, pemegang kendali para pelaku preman tersebut belum disentuh sama sekali.
“Jangan sampai masyarakat kita menilai gerakan anti premanisme dari Kepolisian, TNI, BIN, dan sebagainya hanya omon-omon saja. Karena sampai dengan detik ini, tidak ada pakta integritas dilakukan kepada semua ormas,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ketimbang sekadar menangkap para preman kroco di lapangan, langkah terbaik adalah mengumpulkan seluruh pimpinan ormas, kemudian membuat sebuah pakta integritas untuk memastikan tidak ada keterlibatan aktif maupun pasif dari organisasi atas pelaku tindak kriminal dan premanisme yang dilakukan anggota di bawah.
Dengan demikian, maka pucuk pimpinan pada ormas tersebut akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara organisasi ketika ada penyimbangan dari anggota atau oknum ormas tersebut.
“Langkah strategis ya seperti itu, paksa pimpinan ormas bikin pakta integritas. Jika ada perilaku menyimpang di jajaran ranting misalnya, tangkap dan proses hukum. Periksa, audit, jika ada keterlibatan organisasi, negara wajib membekukan bahkan membubarkan,” tuturnya.
Namun jika hal itu tidak dilakukan, Habib Syakur menilai masyarakat pantas untuk memberikan label bahwa negara sangat toleran dengan premanisme.
“Selesaikan akar utamanya. Jangan cuman tangkap yang preman di bawah, mereka hanya pelaksana, setoran mereka. Yang disetorin anteng dan seolah bak pahlawan. Preman ya preman, jangan dinormalisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun berharap masyarakat juga kompak untuk menentang semua praktik premanisme. Perlawanan semesta menjadi kunci sukses untuk memberantas premanisme yang sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan lebih dari itu, yakni dapat mengganggu iklim investasi di dalam negeri.
“Kesadaran kolektif ini penting saya kira. Lihat negara-negara berkembang dan maju lainnya. Di Jepang, di Malaysia, di Singapura, mana ada ormas. Negaranya tertib dan punya kualitas SDM tinggi. Indonesia kalau memang mau jadi negara maju, siapin dari sekarang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
