JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti masih maraknya pejabat negara, khususnya kepala daerah, yang terseret kasus dugaan korupsi meski telah mengikuti program retreat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Habib Syakur menyusul operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi alarm serius bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia belum berjalan secara efektif.
“Indonesia ini kapan bisa benar-benar bebas dari korupsi? Kenapa masih saja ada pejabat daerah yang terjerat korupsi, suap, dan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Padahal mereka sudah disumpah atas nama Tuhan. Mengapa masih saja berkhianat kepada amanah rakyat?” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).
Habib Syakur menilai, pemberantasan korupsi selama ini masih lebih menitikberatkan pada aspek penindakan. Sementara itu, upaya pencegahan dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan seimbang. KPK seolah hanya menjadi lembaga pemberantas setelah kejahatan terjadi, sementara sisi pencegahannya belum terlihat bergerak secara maksimal. Padahal yang dibutuhkan bangsa ini adalah mencegah orang berbuat korupsi sebelum mereka ditangkap,” ujarnya.
Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan program pembinaan melalui retreat yang diwajibkan bagi para kepala daerah dan sejumlah pejabat pemerintahan.
Menurut Habib Syakur, banyak pejabat yang kini berhadapan dengan proses hukum merupakan peserta retreat tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam membangun integritas para penyelenggara negara.
“Mereka yang hari ini ditangkap aparat penegak hukum adalah para peserta retreat. Maka wajar publik bertanya, apakah retreat yang digagas Presiden Prabowo sudah efektif? Kenapa setelah mendapatkan pembinaan masih saja ada pejabat yang diduga melakukan korupsi?” ucapnya.
Meski demikian, Habib Syakur menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan Presiden Prabowo secara pribadi, melainkan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan aparatur negara.
“Ini bukan soal menyalahkan Presiden. Justru ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah materi, metode, hingga pengawasan pasca-retreat sudah benar-benar menyentuh aspek integritas dan moral para pejabat. Jangan sampai retreat hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa menghasilkan perubahan perilaku,” tuturnya.
Habib Syakur juga mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan terhadap kepala daerah dan pejabat publik setelah mengikuti program pembinaan. Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus dibarengi mekanisme kontrol yang ketat agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kalau hanya memberikan pembekalan tanpa pengawasan yang berkelanjutan, maka potensi penyimpangan akan tetap ada. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penindakan ketika korupsi sudah terjadi,” tegasnya.
Ia menilai, rentetan penangkapan pejabat negara dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi refleksi bersama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Habib Syakur berharap pemerintah dapat memperkuat budaya integritas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat kembali meningkat.
